Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan NafkahMutâ€™ah Dalam Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1124/Pdt.G/2010/PA Btm, Putusan Pengadilan Agama Nomor 854/Pdt.G/2009/PA.Pas dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 12/Pdt.G/2012/P - Angga Wiratama (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Angga Wiratama, Dr. Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H. dan Fitri Hidayat, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya anggawrtm@gmail.comÂ ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan nafkah Mutâ€™ah dalam cerai gugat. KompilÐ°si Hukum IslÐ°m hÐ°nyÐ° menyebutkÐ°n bÐ°hwÐ° nÐ°fkÐ°h Mutâ€™Ð°h hÐ°nyÐ° diberikÐ°n untuk cerÐ°i tÐ°lÐ°k saja, namun dalam praktiknya di Pengadilan Agama di Indonesia ada beberapa Putusan yang memutus tidak sesuai dengan aturan yang telah dimuat didalam Kompilasi Hukum Islam dimana nÐ°fkÐ°h Mutâ€™Ð°h diberikÐ°n kepÐ°dÐ° istri yÐ°ng berkedudukÐ°n sebÐ°gÐ°i PenggugÐ°t yÐ°ng mengÐ°jukÐ°n gugÐ°tÐ°n Ð°tÐ°s kehendÐ°knyÐ°. Seperti pada PutusÐ°n PengÐ°dilÐ°n ÐgÐ°mÐ° Nomor 1124/Pdt.G/2010/PÐ.Btm, PutusÐ°n PengÐ°dilÐ°n ÐgÐ°mÐ° Nomor 854/Pdt.G/2009/PÐ.PÐ°s dÐ°n PutusÐ°n PengÐ°dilÐ°n Tinggi ÐgÐ°mÐ° SÐ°mÐ°rindÐ° Nomor 12/Pdt.G/2012/PTÐ.Smd tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada terkait pemberiÐ°n nÐ°fkÐ°h Mutâ€™Ð°h yang menyebutkan bahwa nafkah Mutâ€™ah hanya untuk cerai talak saja sehingga ada ketidak sesuaian antara aturan yang berlaku dan penerapannya. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti diperoleh dari penelurusan kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal sehingga dapat disajikan dalam bentuk tulisan yang sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan: Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan nafkah Mutâ€™ah dalam cerai gugat pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 1124/Pdt.G/2010/PA.Btm, Putusan Pengadilan Agama Nomor 854/Pdt.G/2009/PA.Pas dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 12/Pdt.G/2012/PTA.Smd tidak tepat karena aturan terkait nafkah mutâ€™ah telah jelas diatur didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dan diperkuat dengan adanya Mazhab Syafiâ€™i, Mazhab Hambali dan Mazhab Maliki yang menegaskan bahwa pemberian nafkah Mutâ€™ah diwajibkan untuk Cerai Talak saja, sedangkan untuk perceraian yang dimana atas kehendak istri atau cerai gugat, maka gugur atau tidak ada hak istri untuk mendapatkan nafkah Mutâ€™ah dari suaminya. Kata Kunci: Nafkah Mutâ€™ah, Cerai GugatÂ ABSTRACT This research is aimed to find out Judgesâ€™ basic consideration regarding financial support Mutâ€™ah over divorce due to petition. The Compilation of Islamic Law asserts that Mutâ€™ah can be given for a talak-based divorce. However, several decisions delivered by religious courts are not relevant to what is regulated in the compilation, where it is still decided that Mutâ€™ah can also be given to a wife as a plaintiff because she expects the financial support. The three decisions are seen irrelevant to the Compilation of Islamic Law over financial support called Mutâ€™ah where they state that Mutâ€™ah is only for talak-based divorce, leading to irrelevance in its implementation. This study was conducted based on normative juridical method with statute and case approaches. Legal materials required were obtained from literature review, followed by an analysis of the data with grammatical interpretation where the research content is presented in systematic written form to deliver answer to the research problem. The research result reveals that the three decisions are not appropriate since the regulation over this issue has been clearly stipulated in Compilation of Islamic Law Article 149 letter a and Article 158, strongly supported by Mazhab Syafiâ€™I, Mazhab Hambali, and Mazhab Maliki specifically stating that Mutâ€™ah is restricted to talak-based divorce, while any divorce proposed by a wife as plaintiff is not subject to Mutâ€™ah since the wife does not have any right to the financial support from her husband. Â  Keywords: financial support Mutâ€™ah, divorce by petition.