ANALISIS YURIDIS LARANGAN IMPOR HUAWEI DAN ZTE (ZHONG XING TELECOMMUNICATION EQUIPMENT COMPANY LIMITED) DARI CINA OLEH PEMERINTAH AUSTRALIA MENURUT HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL - Elgha Kusuma Mahardhika (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Elgha Kusuma Mahardhika, Dr. Sukarmi S.H., MHum., Dr. Hanif Nur WidhiyantiS.H., M.Hum.Fakultas Hukum, Universitas Brawijayaelghakusuma97@gmail.comÂ ABSTRAKPenulis membahas terkait kasus larangan impor penyediaan layananjaringan 5G oleh Pemerintah Australia terhadap Huawei dan ZTE (Zhong XingTelecommunication Equipment Company Limited). Pemerintah Australiamengeluarkan kebijakan untuk melarang perusahaan penyedia layanantelekomunikasi Australia untuk membeli peralatan jaringan 5G dari â€œperusahaansubjek ekstradisi dari pemerintah luar negeri yang bertentangan dengan hukumAustralia.â€ Larangan tersebut tidak secara terang-terangan menyebut Huawei danZTE, namun kedua perusahaan tersebut diberitahu oleh pegawai pemerintahanAustralia terkait kebijakan larangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia.Dari hasil penelitian yang telah dianalisis oleh penulis, penulis menemukanjawaban terhadap rumusan masalah sebagai berikut: (1) Ditemukan tiga potensipelanggaran, dimana potensi pelanggaran prinsip Most Favoured Nation danprinsip Menahan Diri untuk Tidak Merugikan Negara Lain tergolong sebagaipotensi pelanggaran hukum ekonomi internasional publik, serta potensipelanggaran Perbuatan Melawan Hukum tergolong sebagai sebagai potensipelanggaran hukum ekonomi internasional privat. (2) Implikasi yuridis terhadaphukum ekonomi internasional publik ialah Security Exceptions dan keluar dariWTO, dengan upaya penyelesaian melalui: (a) konsultasi; (b) konsiliasi, jasa baik,dan mediasi; dan (c) pembentukan panel. Sedangkan untuk potensi pelanggaranhukum ekonomi internasional privat implikasi yuridisnya ialah ganti rugi, denganupaya penyelesaian berupa: (a) konsultasi, (b) arbitrase sebagaimana diatur dalamperjanjian bersangkutan, dan (c) diajukan ke arbitrase ICSID dan UNCITRAL.KataKunci: Larangan Impor, Hukum Ekonomi Internasional, Prinsip-prinsipHukum Ekonomi InternasionalÂ ABSTRACTThis research studies ban on import of 5G network services by AustralianGovernment against Huawei and ZTE (Zhong Xing TelecommunicationEquipment Company Limited). The government has issued the policy intended toban purchase of 5G coverage support devices by Australian telecommunicationservice providers from companies as extradition subject since this does notcomply with Australian law. It is true that it was not clearly mentioned that theban was addressed to Huawei and ZTE, but the two companies were informed byAustralian Government staff regarding the policy over the ban set by theAustralian Government.The research result reveals that (1) there are three potentials of violation,where the violation potential of the Most Favoured Nation principle and theprinciple to refrain from disadvantaging another state are categorised asviolation of public international economic law and the tort is categorised asviolation of private international economic law. (2) The juridical implication onpublic international economic law is Security Exceptions and it is not included inWTO, with the following attempts of settlement: (a) consultation; (b)conciliation, good service, and mediation; and (c) panel formation, while thejuridical implication of the potential of violation of private internationaleconomic law involves compensation, with the following attempts of settlement:(a) consultation, (b) arbitration as regulated in related agreement, and (c) isdelivered to ICSID and UNCITRAL arbitral tribunal.Keywords: Ban on Import, International Economic Law, The Principles ofInternational Economic Law