Implikasi Yuridis Penghentian Penyidikan Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Ditinjau Dari Pasal 109 KUHAP - Agung Nugroho (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Agung Nugroho, Alfons Zakaria, S.H., LL.M, Ardi Ferdian, S.H., M.Kn. Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan M.T. Haryono nomor 169 – Malang 65145 Telp ( 0341 ) 553989, Fax ( 0341 ) 566505 Email : agungnugz94@gmail.com Abstrak Penelitian ini dimulai dari studi tentang Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE / 8 / VII / 2018 tentang Permohonan Peradilan Restoratif atas penyelesaian sengketa pidana, di mana pedoman disediakan untuk aparat kepolisian untuk menerapkan keadilan restoratif pada tahap menghentikan penyelidikan. Namun, penerapan keadilan restoratif berdasarkan Surat Edaran akan menimbulkan konflik norma. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode normatif, didukung oleh pendekatan patung. Bahan primer, sekunder, dan tersier dianalisis berdasarkan penelitian perpustakaan, yang melibatkan kutipan dari bahan yang tersedia. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, melihat ke dalam Pasal 109 Prosedur Hukum Pidana dan penerbitan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE / 8 / VII / 2018 tentang Aplikasi Restorative Justrice atas penyelesaian sengketa pidana, konflik norma muncul antara dua peraturan dan ini bisa mencabut surat edaran dan surat itu tidak dapat diberlakukan untuk menghentikan penyelidikan. Namun, ketika penghentian penyelidikan didasarkan pada surat edaran, kesempatan untuk pra-sidang terbuka untuk pihak ketiga.Kata kunci: penghentian penyidikan, keadilan restoratif Abstract This research started from the study of Circular Letter issued by the Head of Indonesian National Police Number SE/8/VII/2018 concerning Restorative Justice Application over criminal dispute settlement, in which guidlines were provided for police apparatuses to apply the restorative justice at the stage of ceasing the inquiry. However, the application of restorative justice based on Circular Letter will raise the conflict of norms. This research was conducted based on normative method, supported by statue approach. Primary, secondary, and tertiary materials were analysed based on library research, which involved citation from available materials. The study result reveals that, looking into Article 109 of Criminal Code Procedure and the issuance of Circular Letter of the Head of Indonesia National Police Number SE/8/VII/2018 concerning Restorative Justrice Application over criminal dispute settlement, conflict of norms arose between the two regulations and this could revoke the circular letter and the letter could not be enforced to cease the inquiry. However, when the ceased inquiry is based on the circular letter, a chance for pre-trial is open for the third party. Key words: ceased inquiry, restorative justice