IMPLEMENTASI PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA TERKAIT DENGAN PEYIDIKAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN (STUDI KEPOLISIAN DAERAH BANGKA) - Cici Aprilia (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Cici Aprilia, Dr. Abdul Madjid, SH.M.HUM, Dr. Yuliati, S.H., LL.M Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Ciciaprilia30@yahoo.com   ABSTRAK Bangka Belitung sebagai penghasil Timah terbesar didunia telah membuktikan betapa bangsa berada dalam posisi yang terseret oleh pusaran globalisasi tersebut. Potensi timah yang bisa membawa Indonesia menuai pendapatan berlimpah untuk kemakmuran rakyat belum diatur secara optimal. Masih sering terjadi penyeludupan timah melalui penambangan illegal. Pertambangan rakyat merupakan salah satu persoalan krusial selama ini, diusahakan secara tradisional, tetapi terkadang meliputi wilayah yang cukup luas, karena diusahakan oleh masyarakat setempat, dengan pelaku usaha yang banyak. Implementаsi Pаsаl 158 Undаng- Undаng Nomor 4 Tаhun 2009 Tentаng Pertаmbаngаn Minerаl dаn BаtuBаrа oleh Poldа Bаngkа dаlаm  penyidikаn untuk menаngulаngi tindаk pidаnа pertаmbаngаn tаnpа izin dаlаm mengoptimаlkаn penyidikаn pertambangan tanpa izin mendapatkan sanksi pidana dalam pasal tersebut karena telah melanggar ketentuan dalam pasal 37 Undang- Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang IUP. Dengan terjadiiya proses perkara pidana maka adannya penyidikan untuk mencari dan menemukan tersangka. Faktor Menghambat dan Upaya melakukan dаlаm penyidikаn dаri kаsus tindаk pidаnа pertаmbаngаn tаnpа izin аdаlаh kurangnya kesadaran hukum di masyarakat serta meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum demi terwujudnya efetivitas hukumKata Kunci : Pertambangan Tanpa Izin, Sanksi, Penyidikan ABSTRACT Bangka-Belitung is the biggest producer of tin worldwide and this fact has proven how this state is brought along with the current of globalisation. However, the potential of this product bringing Indonesia to abundant benefits for the welfare of the society has not been optimally regulated. There are several cases of tin smuggling from illegal miners. Artisanal mining has existed as a crucial issue so far, where its operation is traditionally run, but it is performed in a large extent covering most areas. This large extent is because it is operated by local people with a large number of business actors. In reference to the implementation of Article 158 of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, the regional police of Bangka impose sanction on unlicensed mining to optimise the enquiry into the case. The sanction is based on the violation of the provision of Article 37 of Law Number 4 of 2004 concerning Mining Business Permit. The enquiry is intended to find out the suspect. Lack of legal awareness in society is an impeding factor, and thus raising the awareness is essential to achieve the effectiveness of law. Keywords: unlicensed mining, sanction, enquiry