IMPLEMENTASI PASAL 39 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU TERKAIT PERLINDUNGAN GURU (Studi di SMP PGRI Wringinanom Kabupaten Gresik) - Andar Nugroho Wicaksono (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Andar Nugroho Wicaksono, Agus Yulianto, SH, M.H, Dr. Nur Chanifah, S.Pd.I,M.Pd.I Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email: andarsihaloho97@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus di SMP PGRI Wringinanom Kabupaten Gresik yang terjadi beberapa bulan lalu mengenai siswa yang menantang guru di sekolah sampai menarik kerah guru tersebut. Guru seharusnya memiliki kewenangan dalam menghukum dan memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar norma-norma yang ada. Namun yang tejadi adalah guru merasa pemberian sanksi yang diberikan kepada siswa tidaklah efektif bahkan terkadang guru merasa ketika ingin memberikan sanksi akan ada laporan kepada polisi yang nanti akan menimpanya. Ketentuan dan wewenang guru dalam memberikan hukuman kepada peserta didik sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 serta mengetahui hambatan dan solusi dalam implementasi Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 serta bagaimana upaya sekolah dalam optimalisasi implementasi Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa implementasi Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru terkait Perlindungan Guru belum terimplementasi dengan baik dikarenakan terhambat oleh beberapa faktor seperti kepribadian murid, keterbatasan fasilitas sekolah, perilaku guru dan keadaan keluarga murid, sedangkan solusi dan upaya yang dilakukan oleh pihak masih belum efektif. Diperlukan adanya solusi dan upaya baru dari pihak sekolah yang dilakukan secara optimal, dan diperlukan upaya dari pihak pemerintah untuk memperbaiki Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 untuk mempermudah penyelesaian masalah dalam pendidikan.Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Pemerintah, Guru ABSTRACT This research embarks from the case where a student inappropriately invited a teacher to fight and the student was found grabbing the teacher by his collar. Teachers have an authority to ground and impose sanction on students violating rules. However, most teachers feel that sanctions given are not sufficient and teachers are hampered by fear that the sanctions may end up with a report to the police. Provisions and teachers’ authorities to impose sanctions are regulated in Law Number 14 of 2005 concerning School Teachers and University Lecturers and Government Regulation Number 74 of 2008 concerning Teacher. This research is aimed to find out and analyse the implementation of Article 39 of Government Regulation Number 74 of 2008 and to find out impeding factors and the solution regarding the implementation of the regulation and what measures are taken by the school to optimally implement Article 39 of Government Regulation Number 74 of 2008 concerning Teacher. This research was conducted based on empirical juridical method with socio-juridical approach. The research reveals that the implementation of the regulation is not optimally performed due to several factors regarding students’ personality, limited school facilities, teachers’ behaviour and family condition of the students, and the solution and measures taken are not effective yet. New solution and optimal measures taken by the school are required. Moreover, measures from the government to improve Article 39 of Government Regulation Number 74 of 2008 are also needed to open wider access to the resolution of the issue in education. Keywords: implementation, Government Regulation, Teacher