PELAYANAN PUBLIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN PONOROGO DENGAN SIJITU (SISTEM INFORMASI PERIZINAN TERPADU) - Mai Puspadyna Bilyastuti (REFORMASI, 2019)
Abstract: The purpose of this study was to describe and analyze the implementation of DPMPTSP Ponorogo Regency public services with SIJITU. The research method used is qualitative research, data collection techniques through interviews, documentation, and observation. The results showed that the implementation of online services based online with SIJITU had not run optimally as seen from the fact that there were not many people who used the online-based licensing service, because there were several barriers including ignorance of the public about the online licensing system. the internet access network has not fully supported (in some areas of Ponorogo Regency, especially remote areas, internet access is still difficult), and the limited human resources of DPMPTSP who have expertise in informatics and other supporting technical fields. Keywords: Public Service; integrated licensing Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pelayanan publik DPMPTSP Kabupaten Ponorogo dengan SIJITU. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik berbasis online dengan SIJITU belum berjalan secara maksimal terlihat dari belum banyaknya masyarakat yang memanfaatkan pelayanan perizinan berbasis online tersebut, karena adanya beberapa hambatan, antara lain ketidaktahuan masyarakat akan adanya sistem perizinan online, masyarakat belum memahami bagaimana cara menggunakan aplikasi online tersebut, akses jaringan internet belum sepenuhnya mendukung (di beberapa kawasan Kabupaten Ponorogo terutama daerah pelosok akses jaringan internet masih sulit), serta terbatasnya SDM DPMPTSP yang memiliki keahlian di bidang informatika dan bidang-bidang teknis pendukung lainnya. Kata kunci: Pelayanan Publik; Perizinan Terpadu