Keterlibatan Politik Perempuan dalam Proses Legislasi DPRD Kabupaten Karawang Periode 2009 – 2014. - Eka Yulyana (Jurnal Politikom Indonesiana, 2017)
Abstrak Penelitian ini berjudul Efektivitas Pelayanan Program Jamkesda Di Desa Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. Dukungan adanya partisipasi perempuan dalam politik secara sah di bentuk dalam UU No 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahDPRD Kabupaten Karawang telah menerapkan prinsip penerapan kuota 30% suara perempuan di parlemen juga mengalami kendala. Potensi perempuan dalam parlemen di Kabupaten Karawang hanya 6 kursi. Yang menunjukan bahwa partisipasi dan undang-undang pemilu yang memberikan kuota 30% belum terealisasi secara maksimal. Tujuan Penelitian adalah adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Keterlibatan Politik Perempuan dalam DPRD Kabupaten Karawang serta Keterlibatan Politik Perempuan dalam proses Legislasi DPRD Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karen untuk menjawab bagaimana keterlibatan perempuan dalam prosese legislasi di DPRD Kabupaten Karawang diperlukan pendeskripsian proses keterlibatan tersebut dengan teknik pengunpulan data observasi dan wawancara pada informan, yang menjadi informan adalah Kepala Bidang Persidangan DPRD Kabupatebn Karawang, Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Karawang. Setelah data diperoleh maka analisis data yang digunakan adalah dimulai dengan mereduksi data, menyajikan display data dan menarik satu kesimpulan. Hasil penelitian didapatkan bahwa penempatan kursi DPRD Kabupaten Karawang adalah berdasarkan hasil suara terbanyak dengan sistem penempatan calon legislatif yang belum menerakan zyper system, sehingga berdampak pada minimnya peluang kemenangan perempuan dalam pemilu. Oleh karena itu, perempuan mendapat 12 % kuota kursi kenggotaan. Dua kategori keterwakilan, yakni perwakilan politik dan perwakilan fungsional, kategori kedua dijalankan menyangkut peran anggota parlemen sebagai pengemban mandal belum maksimal dijalankan. Kata Kunci : Politik, Gender, Proses Legislasi, DPRD