PEMBATASAN FRASA PERUBAHAN KESEKIAN KALI PADA PERUMUSAN JUDUL UNDANG-UNDANG: TELAAH TERHADAP UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN - Evie Rachmawati Nur Ariyanti (Jurnal ADIL, 2015)
AbstractLawmakers can amend a regulation when it is no longer compatible to the current situation. However, from the numerous amendments made in three tax laws, there has confusion among law practitioners when referring to which law and what tittle to use. This paper is juridical-normative research which examines secondary data collected from literature study. When a regulation has been through numerous amendments, which might put the practitioners on the spot when they have to refer a particular regulation, it is necessary that the referred regulation be re-announced based on the latest version, mentioning the amended parts. Thus, the law which particularly regulates the enactment of laws should limit the use of phrase â€œThe First / Second / Third /etc Amendmentâ€, especially when formulating a tittle of a law.Keywords : Limiting, Amendment, LawAbstrakPerubahan suatu undang-undang dapat dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan situasi atau kondisi yang berlaku dalam masyarakat. Namun demikian, dari beberapa kali perubahan terhadap ketiga undang-undang di bidang perpajakan, telah menimbulkan kebingungan dari pengguna undang-undang atas pengaturan mana yang masih digunakan dan penyebutan terhadap undang-undang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang datanya diperoleh melalui studi kepustakaan. Apabila suatu undang-undang telah sering mengalami perubahan hingga menyulitkan pengguna undang-undang tersebut, sebaiknya peraturan tersebut diumumkan kembali menurut bunyi yang baru sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan dengan mengadakan penyesuaian. Untuk itu dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pengaturan tentang pembatasan frasa perubahan kesekian kali pada perumusan judul suatu undang-undang.Kata kunci : Pembatasan, Perubahan, Undang-Undang,