Hukum yang Berlandaskan UUD Negara RI tahun 1945 - Fadjar, Abdul Mukthie (Jurnal Konstitusi, 2012)
Hukum yang berlandaskan UUD Negara RI Tahun 1945 tidaklah semata-mata diukur kesesuaiannya atau bertentangan tidaknnya dengan bunyi teks pasal-pasal UUD tersebut, melainkan harus dinilai dari nilai atau acuan moral konstitusi tersebut, dalam hal ini konstitusionalisme yang terkandung dalam pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 dan makna yang terkandung atau yang tersembunyi di balik teks pasal-pasal Konstitusi. Agar semua hukum di Indonesia dalam segala bentuk dan manifestasinya berlandaskan UUD Negara RI Tahun 1945, seharusnya semua pengujian hukum perundang-undangan (undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang) menjadi kewenangan MK dan dibuka kemungkinan ada mekanisme “constitutional complain”, dan “constitutional question”, yang sebagai konsekuensinya harus dibuka “kran” untuk perubahan lagi terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Any law which is based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is not merely meausured in terms of its suitability with or opposition to  the texts of the articles of the Constitution, but is evaluated from the values or moral reference of the constitution, namely constitutionalism contained in the preamble of the 1945 Constitution dan the meanings explicitly or implicitlay stated in the texts of articles of the Constitution. In order  to make all laws in Indonesia in their all forms and manifestations be based on the 1945 Constitution, all tests for law (laws and regulation under the laws) should be under the authority of the Contitution Court.  It necessary to establish a mechanism for “constitutional complaints” and “constitutional  questions”, as a consequence, a ‘faucet” for making any changes to the 1945 Constitution should also be opened.