TINJAUAN YURIDIS PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA - Steven Gunawan (CALYPTRA, 2016)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak-hak perempuan dan perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami penganiayaan oleh suami yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa UU KDRT sebagai peraturan perundang-undangan telah mempunyai kepastian hukum, namun tidak disertai dengan penegakan hukum, karena tidak jarang aparat penegak hukum tidak memproses perkara tersebut dengan alasan bahwa pengaduan korban telah dicabut. Pencabutan pengaduan adanya KDRT tersebut sebenarnya perkara tetap ditindak lanjuti, karena penganiayaan telah terjadi dan nampak jelas telah terjadi suatu pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini berarti bahwa terhadap pelanggaran hak asasi manusia terjadi istri yang dianiaya oleh suaminya, pencabutan pengaduan tidak menghentikan tindakan penganiayaan yang terjadi, karenanya agar istri mendapatkan perlindungan hukum pelaku KDRT harus tetap dipidana.