Kajian Implementasi Hubungan Industrial di PT. Primarindo Asia Infrastructure, Tbk - Rozelin Marsaulina Panggabean (Jurnal Administrasi Bisnis, 2016)
Dinamika relasi ketenagakerjaan, tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara pekerja dan pengusaha, serta peran dari Pemerintah yang mengakomodir peraturan didalam interaksi tersebut. Pekerja merupakan pihak yang mengoperasikan aset dan mesin yang disediakan oleh pengusaha, sehingga memberikan produk dengan nilai tambah dan daya guna bagi konsumen, sedangkan pengusaha adalah pihak yang memberikan  tugas dan tanggung jawab kepada pekerja sesuai dengan perjanjian kerja nya. Dalam tataran keadilan, maka relasi yang terjalin antara pihak pekerja dan pengusaha akan mewujudkan hubungan industrial yang kooperatif dengan berlandaskan semangat kemitraan. Sebagai wujud dari semangat kemitraan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, maka dibentuklah kaidah yang mengatur dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak. Salah satunya diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PT. Primarindo Asia Infrastructure, Tbk merupakan sebuah industri pembuatan alas kaki yang telah berdiri di kota Bandung sejak tahun 1998. Dalam perjalanannya, perusahaan ini telah mengalami berbagai tantangan krisis, yang mengakibatkan perusahaan harus melakukan berbagai langkah penyesuaian demi eksistensi perusahaan. Adakalanya, pertimbangan efisiensi yang ditempuh perusahaan, justru bersimpangan dengan kesepakatan yang tertuang didalam buku PKB, dan juga aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, kajian terhadap implementasi hubungan industrial di perusahaan diawali dengan menelaah isi dari PKB perusahaan yang kemudian dikembangkan kedalam instrument penelitian melalui kuesioner dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil dari perhitungan kuesioner dan wawancara kemudian dipaparkan didalam temuan penelitian, dimana dari temuan yang diperoleh dapat ditemukan hal-hal dan kebijakan apa saja yang telah berjalan dengan baik, dan kebijakan mana yang belum dapat dipenuhi oleh perusahaan, sehingga dapat diberikan rekomendasi yang disesuaikan dengan masalah yang ada.