PENENTUAN KRITERIA PEMILIHAN PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA DI BIDANG PERKERETAAPIAN INDONESIA - Herman .; Wimpy Santosa; Ade Sjafruddin (Jurnal Transportasi, 2014)
Rail transportation is a mass transportation mode which needs high investment. Conventionally railway operation financing comes from government funds. However, the current financing of railway operation can come from the private sector. This is in line with Law No. 23 of 2007 stating that the private sector can play a role in railway operation, there should be a separation between the role of the regulator and the operator, and the elimination of monopoly in railway operations. The railway operations offered to the private sector could be through Public Private Partnership (PPP) scheme, which needs a set of criteria so that the project could benefit the government as well as the private parties. This study aims to develop criteria to be used as the base for decision making in the selection of PPP projects in the field of railways. These criteria are divided into two groups namely Must Criteria (Kriteria Utama) and Want Criteria (Kriteria Tambahan). The data used were obtained from interview involving some respondents The results show that the criteria for the selection of PPP consists of  30 sub-criteria including Must Criteria, 16 sub-criteria including Want Criteria, and 4 sub-criteria that do not belong to any of those groups. Kereta api adalah suatu moda transportasi masal yang penyelenggaraannya memerlukan investasi yang besar. Secara konvensional pembiayaan penyelenggaraan perkeretaapian bersumber dari dana pemerintah. Tetapi saat ini pembiayaan penyelenggaraan perkeretaapian dapat bersumber dari pihak swasta. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa swasta dapat berperan dalam penyelenggaraan perkeretaapian serta adanya pemisahan antara peran regulator dan peran operator dan penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan perkeretaapian. Penyelenggaraan perkeretaapian yang ditawarkan ke pihak swasta dapat melalui skhema Kerjasama Pemerintah Swasta, yang membutuhkan seperangkat kriteria sehingga kerjasama tersebut dapat menguntungkan pihak pemerintah maupun pihak swasta. Penelitian ini bertujuan mengembangkan kriteria yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pemilihan proyek Kerjasama Pemerintah Swasta di bidang perkeretaapian. Kriteria-kriteria tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Kriteria Utama dan Kriteria Tambahan. Data yang digunakan diperoleh dari wawancara dengan sejumlah responden. Dari penelitian ini diperoleh kriteria untuk pemilihan proyek KPS adalah 30 subkriteria yang termasuk kelompok Kriteria Utama, 16 subkriteria yang termasuk kelompok Kriteria Tambahan, dan 4 subkriteria yang tidak termasuk keduanya yang dapat digunakan sebagai kriteria pemilihan proyek Kerjasama Pemerintah Swasta.