ANALISIS PEMEKARAN WILAYAH DAN POTENSI KONFLIK DI KABUPATEN DONGGALA - Riyadi, Slamet (Academica, 2009)
Pemekaran wilayah di lokasi penelitian sangat direspon olehmasyarakat. Terbukti dari 100 responden yang di wawancara dikedua lokasi penelitian rata-rata 66% memberi persetujuan akanterjadinya pemekaran wilayah didaerahnya, dengan alasan bahwapemahaman mereka dilandasi pemekaran wilayah membawa anginperubahan baik pada tingkat kesejahteraan maupun kemudahandalam mengakses layanan publik. Namun ada juga (34%) yang tidaksetuju, dengan alasan bahwa pemekaran wilayah sebenarnya bukanuntuk kepentingan masyarakat kecil namun untuk para elit politikmaupun elit birokrat .Konflik pada daerah pemekaran pada lokasi penelitian disebabkan,tidak puasnya masyarakat dan elit-elit politik tertentu pada pascapemekaran. Menurut hasil penelitian seperti tidak meratanya kursikekuasaan, pemerataan pada akses-akses potensial serta masih sulitmengakses layanan publik seperti yang dijanjikan pada PRApemekaran (kampanye pemekaran wilayah).Dari hasil penelitian, ditemui fakta bahwa konflik yang terjadi didaerah penelitian lebih dominan issunya tapal batas (batas wilayah).Hal ini didasari bahwa adanya keragu-raguan pemerintah dalammenentukan tapal batas (54%), apalagi wilayah yang disengketakanseperti di Kecamatan Sindue (desa Lero) mengandung emas dantelah ada penambangan rasional. Desa tersebut belum jelas bataswilayah karena masih dilingkari oleh kepentingan penentu kebijakan(birokrat lokal).