Salam - MediaTor, Dewan Redaksi (Mediator, 2008)
Dari “Starbucks’ hingga Pembebasan Biaya Kesehatan DasarJika Anda penikmat kopi sejati, maka Anda tentu mengenal Starbucks sebagai sebuah kedai kopi dengan kesuksesan bisnis yang luar biasa. Cobalah sesekali meluangkan waktu untuk sekadar mengamati fenomena menarik seputar bisnis minuman kopi ini. Setiap hari para pengunjung kedai tersebut, dengan sabar berdiri dalam antrian menanti giliran untuk memesan segelas kopi. Semua fenomena yang kita saksikan itu, termasuk keberhasilan bisnis kopi Starbucks, sebenarnya berawal dari apa yang sering disebut-sebut sebagai aktivitas komunikasi “getok tular”. Komunikasi getok tular mengantarkan Starbucks menjadi bahan perbincangan dan kemudian menjadi pilihan para individu untuk bertemu, berbincang lebih sekadar dari memeroleh manfaat dan menikmati kopi. Sebagai bagian dari jaringan kedai berkelas dalam penataan interior maupun eksterior, Starbucks di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia mengesankan sebagai tempat nyaman untuk menikmati kopi dan bertemu dengan relasi bisnis. Begitulah. “Komunikasi Getok Tular” yang ditulis Rudy Haryanto dan Deddy Mulyana menjadi sajian pembuka kami di edisi Mediator kali ini. Secara detail, kedua penulis ini berhasil melukiskan bagaimana, misalnya, Starbucks berhasil membujuk orang-orang yang masuk ke kedai Starbucks untuk melihat-lihat dan kemudian berhasil menjual barang daganganny a. Mereka, demikian Haryanto dan Mulyana, bukan lagi datang untuk menikmati secangkir kopi, namun mereka juga datang untuk bersedia menunggu giliran untuk dilayani dan meracik minumannya sendiri. Sementara, di kedai kopi yang lain, mereka dengan santai dapat memesan minumannya dan dilayani. Mereka tidak lagi sekadar menikmati kopi, tetapi juga sebagai gaya hidup menikmati kopi dengan melakukan antrian, bukan saling mendahului seperti halnya bus kota ketika beraksi di jalan raya.Dari fenomena gaya hidup menikmati kopi Starbucks, kami ajak Anda untuk sejenak mengalihkan perhatian ke fenomena keberadaan anak jalanan yang terjadi di hampir setiap kota besar. Lewat tulisannya, “Penyebaran Informasi Program ‘Children Special Protection’ (CSP) dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Anak Jalanan,” Jeanny Maria Fatimah mencoba mengangkat ersoalan anak jalanan yang belakangan ini kian marak terjadi di kota-kota besar. Mereka, yang seharusnya menikmati indahnya masa kanak-kanak, justru harus merasakan kerasnya kehidupan. Mimpi indah untuk menikmati pendidikan, sebagaimana anak-anak lainnya, hanyalah sebuah angan-angan. Waktu-waktu berharga yang seharusnya mereka lewati di bangku sekolah, harus tergantikan dengan kegiatan mencari uang.Tulisan menarik lain yang sayang jika dilewatkan adalah ihwal keberadaan perempuan di ranah politik, sebagaimana ditulis Zaenal Mukarom, “Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif”. Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 6, secara tegas menyebutkan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjadikan Dari “Starbucks’ hingga Pembebasan Biaya Kesehatan Dasar Dari “Starbucks” hingga Pembebasan Biaya Kesehatan Dasar  keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Bahkan, penegasan hak politik perempuan ini juga bisa dibuktikan dengan diratifikasinya Konvensi Hk-Hak Politik Perempuan (Convention on the Political Right of Women) serta penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap prerempuan melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1984. Di tengah-tengah keprihatinan publik terhadap sajian televisi swasta yang lebih mengedepankan selera pop, kita ditawari pada kemasan lain yang digagas TV publik. Dapat dipahami dan dianggap wajar jika kemudian publik menggantungkan harapannya pada TV publik yang mengutamakan program-program yang berorientasi kepada kepentingan publik. Maka itu, sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI/RRI perlu melakukan usahanya untuk memperbesar peran keberadaan stakeholder-nya. Bagaimana sesungguhnya opini masyarakat terhadap keberadaan TV publik ini?Apakah kehadiran TV publik itu hanya berangkat dari keinginan suatu kelompok masyarakat saja atau memang masyarakat itu sendiri yang memerlukan kehadiran TV publik? Melalui tulisannya “Televisi Publik: Kajian tentang Opini Masyarakat Kota Bandung mengenai TV Publik,” Betty RF Sabur mencoba membedahnya. Sementara, masih seputar lembaga penyiaran publik, Lisa Adhrianti melihat persoalan ini dari sudut pandang politik-ekonomi: “Idealisasi TVRI sebagai TV Publik: Studi ‘Critical Political Economy’.” “Kampanye Pemilu Dialogis untuk Pemilu 2009” yang ditulis Andy Corry Wardhani adalah tema lain yang juga kami anggap penting untuk kami hadirkan ke tengah-tengah Anda, sidang pembaca. Ini, tentu saja, sebuah tema yang tetap aktual setiap kita menghadapi pesta demokrasi seperti Pemilu 2009 ini. Menjelang pemilu, biasanya masyarakat memerlukan banyak informasi tentang partai politik. Informasi ini penting bagi mereka untuk mengambil keputusan partai mana yang akan dipilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara. Adalah Dadi Ahmadi yang mencoba untuk memopulerkan kembali salah satu dari perspektif komunikasi, “Interaksi Simbolik”. Meski sekadar bersifat mengantarkan, kita akan diingatkan kembali bagaimana, misalnya, “diri” itu pada mulanya menjadi objek terlebih dahulu sebelum ia berada pada posisi subjek. Dalam hal ini, “diri akan mengalami proses internalisasi atau interpretasi subjek atas struktur realitas yang luas. Lantas, Sumadi Dila lewat “Simbolisasi Etnik Muna di Bandung: Studi Identitas Etnik Orang Muna” melengkapi tulisan Dadi. Dila melihat, di anara sekian banyak warga dan etnis pendatang yang hidup menetap dan bekerja di kota Bandung adalah etnik Muna, yang merupakan salah satu dari 12 suku bangsa di Sulawesi Tenggara.Tidak lengkap rasanya jika kita tidak mencoba mengarahkan perhatian kita pada salah satu persoalan seperti sejauh mana sebetulnya “Pengaruh Etos Pimpinan terhadap Motif Berprestasi Kerja Karyawan”. Untuk menjawab pertanyaan ini, Maman Suherman memberikan analisisnya secara komprehensif. Beragam tulisan lain coba pula kami hadirkan untuk menyemarakkan penerbitan Mediator kali ini. Ahmad Sihabudin, misalnya, menulis “Pengaruh Interaksi Sosial Komunitas Adat Terpencil Baduy Luar terhadap Persepsinya pada Kebutuhan Keluarga.” Lalu, Karomani, menawarkan sebuah “Studi tentang Pengelolaan Kesan Elite Lokal Umaro terhadap Jawara dan Ulama di Banten Selatan”. Sementara, Hanny Hafiar dan Oji Kurniadi, lebih memfokuskan analisisnya pada “Geliat Komik Indonesia,” dan Aning Sofyan Sadikin mencoba membedah “Presiden Wanita dalam Perspektif Media.” Empat tulisan lainnya lagi, “Perkembangan Teknologi Komunikasi: Ditinjau dari Perspektif Komunikasi Peradaban” karya Asep Saefudin; “Strategi Public Relations dalam Promosi Pariwisata” (Maman Chatamalah); “Program Komunikasi dan Motivasi Kerja terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan” (Sunarto); dan “Implementasi Kebijakan Pembebasan Biaya Kesehatan Dasar” yang ditulis Akadun, kami hadirkan sebagai penutup. Dari “Starbucks” hingga Pembebasan Biaya Kesehatan Dasar  Tak kurang dari tujuh belas tulisan, masing-masing dengan segala kekurangan dan kelebihannya, kami sajikan kepada Anda, sidang pembaca. Tentu dengan sebuah harapan, kiranya Anda semua bisa memilah, memilih, sekaligus bisa mengapresiasinya, sesuai minat Anda.Selamat membaca.Penyunting.