Peran Serta Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Banjarsari Kecamatan/Kabupaten Madiun - Muhammad Hanif (AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2013)
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang peran serta perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa  Banjarsari Kecamatan/ Kabupaten Madiun.Penelitian dilakukan selama enam bulan di Desa Banjarsari Kecamatan/ Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. Sumber datanya berupa primer dan skunder. Penentuan informannya dengan purposive sampling dan pengambilan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan pencatatan dokumen. Data yang diperoleh dianalisa dengan analisis kualititatif model interaktif. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh gambaran, bahwa pemerintahan desa Banjarsari memberi peluang bagi perempuan untuk dapat terlibat secara langsung namun belum banyak dimanfaatkan. Hanya 84 orang yang berperan secara aktif dalam lembaga pemerintahan desa dan 10 orang yang menjadi pengurus partai politik dari jumlah perempuan 1.538 orang. Hal tersebut dikarenakan belum adanya kesadaran kritis atas hak-haknya untuk mengaktualisasikan dirinya. Selain itu masih banyak perempuan yang beranggapan, bahwa urusan perempuan adalah soal rumah-tangga dan hanya peran skunder. Politik adalah urusan laki-laki, politik itu kotor, politik itu keras sehingga perempuan tidak perlu ambil bagian. Pandangan ini dipengaruhi oleh faktor budaya patriarkhi, beban kerja yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, dan tingkat ekonominya. Walaupun sebagian kecil kaum perempuan yang berada dalam lembaga pemerintahan desa namun mereka dapat memainkan peran yang tidak kalah pentingnya bila dibandingkan dengan kaum laki-laki.