EVALUASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI KOTA TANJUNGPINANG - Faizal Rianto; Neng Suryanti Nengsih; Rendra Setyadiharja (JURNAL DIMENSI, 2019)
Kegiatan yang dilakukan oleh Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) tidak hanya identik dengan penggunaan dan pemasangan alat kontrasepsi, akan tetapi program tersebut merupakan sebuah program pembangunan terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya. Program Kampung KB dipersepsikan sebagai program pengendalian jumlah anak serta identik dengan alat kontrasepsi/alat KB, sedangkan aspek kependudukan, pembangunan keluarga, maupun aspek lintas sektor Kampung KB diketahui dan dipahami namun dengan terbatas juga. Masyarakat Kampung KB menerima pelayanan KB dan pelayanan kesehatan disamping mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kampung KB seperti kegiatan advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok kegiatan di Kampung KB. Disamping itu, kegiatan lintas sektor seperti pendataan dan pembuatan akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berkerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUK CAPIL) Kota Tanjungpinang, menunjukkan adanya kerjasama lintas sektoral yang terbangun walaupun terbatas pada aspek-aspek lintas sektoral tertentu. Salah satu tantangan Program Kampung KB adalah minimnya dukungan anggaran. Keengganan masyarakat untuk menjadi kader Kampung KB dalam PPKBD/Sub-PPKBD atau terlibat dalam POKJA Kampung KB, dapat diatribusikan pada minimnya insentif atau stimulan finansial yang tersedia bagi para kader Kampung KB. Disamping itu, tantangan lainnya adalah dalam bentuk sarana operasional seperti bangunan sekretariat Kampung KB yang walaupun tersedia masing-masing Kampung KB, Kampung KB yang menumpang pada bangunan lainnya seperti POSYANDU, POLINDES, Balai Penyuluhan, atau bangunan lainnya.