RESOLUSI KONFLIK PILKADA DI KOTA CIMAHI JAWA BARAT - Sahadi Humaedi; Imaunudin Kudus; Ramadhan Pancasilawan; Soni Akhmad Nulhaqim (Share : Social Work Journal, 2018)
Pilkada serentak sudah dilakukan pada tanggal 15 Februari Tahun 2017, yang diikuti oleh 76 kabupaten dan 18 kota di Indonesia. Khusus di Jawa Barat daerah yang akan mengadakan pilkada ini adalah Kota Cimahi. Walaupuan Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat kerawanan cukup kecil dibandingkan daerah lain, hanya tingkat kerawanan akan menjadi besar jika potensi konflik Pilkada di Jawa Barat dikaitkan dengan Pilkada Gubernur di Tahun 2018. Dengan tujuan melihat potensi konflik Tahun 2017, penelitian ini akan menggambarkan peta konflik pilkada dalam Pilkada di Provinsi Jawa Barat. Khususnya di wilayah Kota Cimahi. Dengan mengkaitkan isu Pilkada di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 maka model resolusi konflik Pilkada di Jawa Barat menjadi suatu kondisi yang diharapkan ada dan dapat diimpelementasikan di Jawa Barat.Hasil penelitian menunjukan bahwa Konflik yang terjadi umumnya adalah pelanggaran-pelanggaran admnistratif yang tidak menjadi pemicu timbulnya konflik terbuka di kalangan masyarakat. Hal ini sangat dimungkinkan sebab Bawaslu maupun Panwaslu menggunakan instrumen hukum yaitu peraturan KPU terkait dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, juga mengindikasikan tingkat kesadaran hukum pemilh dinilai sudah memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi.Sementara itu resolusi konflik yang yang dibangun diarahkan pada dua hal. Pertama, yaitu dengan menggunakan payung hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sehingga tidak meluas menjadi konflik dipermukaan, Ke dua, yaitu menggeser level konflik dari manifest level menjadi latent level[1], atau biasa diterjemahkan dengan ‘menenggelamkan konflik di bawa permukaan”, atau biasa disebut pula transformasi konflik.Kata Kunci : Pilkada, Konflik Pilkada, Resolusi Konflik