IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN LEARNING ORGANIZATION PADA PERUSAHAAN BUMN DAN PEMERINTAHAN - Obing Zaid Sobir (AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan, 2016)
THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) AND LEARNING ORGANIZATION IN STATE COMPANIES AND GOVERNMENT Obing Zaid SobirInstitute of Business and Informatics Kosgoro 1957 JakartaEmail : obinkleo@gmail.com ABSTRACT                Economic growth is still in the area of Centre Capital Jakarta also cause social problems.  The regional community to speculate Jakarta, in the hope of getting a better life, but without adequate education and expertise, will be a burden for the Provincial Government of Jakarta, will increase Capital of the poor, not to mention the many acts of criminality. The government should have to think about equalization Development Center in 34 province in Indonesia, so that people feel at home in their own region has a steady job and have a place to stay, so reluctant to move to the Capital City.Currently the Indonesian nation faced Asean Economic padaMasyrakat (MEA), the International Trade free entry to the countries of Asia, Human Resources free entry into the Asian countries, many foreign employees working for companies that exist here at home. Therefore government should have a membership program for people not to be a spectator in his own country. Keywords : economic growth, equity, human resources, skills program  IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN LEARNING ORGANIZATION PADA PERUSAHAAN BUMN DAN PEMERINTAHAN Abstrak Pertumbuhan Ekonomi yang masih di area Pusat Ibu Kota Jakarta juga menyebabkan masalah social. Masyarakat daerah mengadu nasib ke Jakarta dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, padahal tanpa memiliki pendidikan yang cukup dan keahlian, akan menjadi beban untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini  dikarenakan akan bertambah masyarakat miskin Ibu Kota, belum lagi banyak tindakan kriminalitas. Seharusnya Pemerintah Pusat perlu memikirkan pemerataan Pembangunan di 34 Provinsi yang ada di Indonesia, agar masyarakat betah tinggal di daerahnya sendiri memiliki pekerjaan tetap dan memiliki tempat tinggal, sehingga enggan untuk pindah ke Ibu Kota Negara.Saat ini Bangsa Indonesia dihadapkan pada Masyrakat Ekonomi Asean (MEA), Perdagangan Internasional bebas masuk ke negara-negara Asia, Sumber Daya Manusia yang bebas masuk ke Negara-negara Asia, sudah banyak karyawan asing bekerja pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonsia. Maka dari itu Pemerintah harus memiliki program untuk keahlian masyarakat agar tidak menjadi penonton di negerinya sendiri. Kata kunci : pertumbuhan ekonomi, pemerataan, sumberdaya manusia, program keahlian