KONTRUKSI PEMIKIRAN FEMINIS ISLAM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF POSTMODERNISME (STUDI PERDA SYARIAH) - Kana Kurniawan (Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 2018)
Sejak wacana gender banyak diwacanakan di Indonesia. Para aktivis feminis berperan penting memperjuangkan hak-hak perempuan. Mulai dari mengkritik konsep patriarki hingga HAM yang tidak akomodatif. Seperti yang diungkapkan Saparinah Sadli.[1] Kalangan feminis Islam pun mengkaji dogma agama hingga perda “Syariah” yang patriarki pasca UU Otonomi Daerah 32/2004. Regulasi itu dianggap diskriminatif dan patriarki. Perempuan sebagai sub-ordinat laki-laki (Musdah Mulia, 2005).Penulis menggunakan teori postmodernisme (Gill Branston and Roy Stafford, 2003) untuk menelaah pemikiran feminis Islam terhadap perda-perda itu. Komnas perempuan (2014) mengungkapkan, ada 365 perda diskriminatif terhadap perempuan. Bisa dikatakan, aspirasi kelompok Islamis mendapatkan legal-formal sekaligus dukungan politik atas perda itu. Antara eksekutif dan legislatif saling keterkaitan dengan kalangan formalis syariah.  Kata kunci: Postmodernisme, HAM  Perempuan, Perda Syariah dan Hukum Islam AbstractSince the gender discourse has been widely discouraged in Indonesia. Feminist activists play an important role in fighting for women's rights. Starting from criticizing the concept of patriarchy to human rights that are not accommodating. As stated by Saparinah Sadli. Islamic feminists also study religious dogma to patriarchal “Sharia” regional regulations after the UU Otonomi Daerah 32/2004. The regulation is considered discriminatory and patriarchal. Women as subordinates of men (Musdah Mulia, 2005).The author uses postmodernism theory (Gill Branston and Roy Stafford, 2003) to examine Islamic feminist thinking on that regional regulations. The National Commission on Women (2014) revealed that there are 365 discriminatory regulations on women. That said, the aspirations of Islamist group got legal-formal and political support for the regional regulation at once. The executive and the legislative are interrelated with sharia formalists. Keywords: Postmodernism, Women's Human Rights, Sharia Regulations and Islamic Law [1] Saparinah Sadli, “Hak Asasi Perempuan Juga Hak Asasi Manusi” dalam Berbeda tetapi Setara (Jakarta: Kompas Media Utama, 2010), 244