Kontekstualitas Makna "Bersamaan Kedudukan" di Dalam Hukum dan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar 1945 - Hernadi Affandi (PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 2017)
Rumusan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 masih menyisakan perbedaan pandangan dalam memaknai frasa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan”. Apakah frasa tersebut mengandung prinsip ‘persamaan kedudukan di depan hukum’ atau dalam konteks yang berbeda. Pembahasan pasal tersebut dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ternyata tidak terlalu signifikan dalam menjelaskan makna pasal. Tulisan ini akan menyoroti kontekstualisasi makna “bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan” menurut UUD 1945 yang akan difokuskan kepada tiga aspek, yaitu: pertama, latar belakang perumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dalam sidang BPUPKI dan PPKI; kedua, makna bersamaan kedudukan di dalam hukum menurut UUD 1945; dan ketiga, hubungan antara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan bersamaan kedudukan di dalam pemerintahan. Terhadap tiga hal tersebut Penulis berpendapat, pertama, perancang UUD tidak mau mengikuti pemikiran barat yang mengedepankan kebebasan dan sifat individualisme. Kedua, bersamaan kedudukan di dalam hukum menempatkan semua warga negara ke dalam kelompok atau golongan yang sama, tanpa pembedaan atas dasar apa pun seperti suku, agama, ras, dan antar-golongan. Ketiga semua warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengelola negara sepanjang memenuhi persyaratan objektif.Contextualization The Meaning of “Equality Before the Law and Government” according to the 1945 Constitution  AbstractThe formulation of Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution is still causing different perspectives on the meaning of the phrase "all citizens have equality before the law and in government"; whether the article contains the principle of equality before the law or not. The Committee for Preparatory Work for Indonesia Independence/BPUPKI and Preparatory Committee for Indonesian Independence/PPKI sessions already gave their views and discussed all aspects related to the substance of the 1945 Constitution, however they were not deemed significant enough. This article will discusses 3 main aspects: reviewing at the background of the formulation of Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution in BPUPKI and PPKI sessions; reviewing the equality before the law and government status under the 1945 Constitution; and reviewing the relationship between equality before the law and equality before the government. The Author concludes that first, the 1945 Constitution drafter did not want to follow western idea which highlight Freedom and individualism; second, equality before the law places all citizens in the same status without differentiating race, religion, or class; and third, all citizens have the right to administer the state as long as they fulfill the objective requirement. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a2