Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada (Studi di Jawa Tengah) - Tedi Sudrajat; Sri Hartini; Setiajeng Kadarsih (PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 2014)
AbstrakPenelitian tentang kebijakan netralitas politik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pemilukada ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kebijakan dalam rangka mengantisipasi keterlibatan PNS dalam aktivitas politik praktis maupun menunjang aktivitas politik praktis, khususnya dalam pelaksanaan pemilukada di wilayah Jawa Tengah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bukan hanya pendekatan doctrinal, tetapi juga penelitian terhadap hukum sebagai law in action yang non-doktrinal. Subyek penelitiannya adalah KPU Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Panwalsu, KPUD, dan BKD di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Semarang, Solo, dan Karanganyar. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sumber masalah dalam penerapan netralitas PNS adalah lemahnya fungsi koordinasi dan penerapan sanksi. Hal ini didasarkan pada permasalahan substansi yang bias dalam menempatkan netralitas PNS sebagai objek hukum. Hasilnya, terciptalah kebijakan yang sifatnya sektoral yang tidak dapat menuntaskan permasalahan, baik dari unsur kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun penegakan hukumnya.Kata kunci: netralitas politik, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemilukada, partai politik, politik praktis.  Policy on Political Neutrality of Civil Servants in Regional ElectionAbstractThis research on the political neutrality policy for civil servants in the regional election has the intention to evaluate the policy in order to anticipate the involvement of civil servants in political activities, especially in the Regional Election of Central Java. In this regard, the approach used by this study is not only doctrinal, but also the study of law in action as non-doctrinal. The subjects of this research are KPU of Central Java Province, Bawaslu of Central Java Province, Election Supervisory Committee, the Election Commission and BKD in Banyumas, Purbalingga, Semarang, Solo, and Karanganyar. The research found that the identified source of problem is the weak function of coordination and implementation of sanctions. The problem is due to the biased legal substance which confines the neutrality of civil servants as an object of law. It creates sectoral policies those are unable to resolve the problems from institutional, managerial, and law enforcement aspects.Keywords: political neutrality, civil servants, regional head election, political party, low politics.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a7