PENEGAKAN HUKUM PASAL 285 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP VESPA GEMBEL (STUDI DI POLRES MALANG KOTA) - Ari Akbar Rafsanjani (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2016)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mengindentifikasi tentang upaya polisi dan faktor penghambat dalam penegakan hukum pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap vespa gembel di Kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer diperoleh penulis dengan metode wawancara, kuisioner dan observasi, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh penulis dengan menggunakan metode kepustakaan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya polisi dalam penegakan hukum pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap vespa gembel yaitu dengan upaya upaya represif berupa tilang dan upaya preventif berupa sosialisasi dan juga patroli dan penjagaan di daerah atau wilayah yang dilewati vespa gembel. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap vespa gembel yaitu faktor dari penegak hukum yang jumlah personil Satlantas Polres Malang Kota kurang sehingga pengawasan terhadap vespa gembel kurang, dan faktor dari masyarakat yang kurang akan kesadaran hukum.Kata kunci : Kajian Yuridis Empiris, Penegakan Hukum Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap vespa gembel.