OPTIMALISASI PELAYANAN KEPABENAN ATAS FASILITAS KAWASAN BERIKAT BERDSARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 120/PMK.04/2013 TENTANG KAWASAN BERIKAT (Studi Di KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan) - Dimas Wicaksono (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017)
Dimas wicaksono, Prof.Dr.Sudarsono, SH, M.S., Dr.Shinta Hadiyantina, SH, M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dimasw739@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskripisikan bagaiamana optimalisasi pelayanan pabean atas fasilitas kawasan berikat yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yakni KPPBC TMP A Pasuruan terhadap impor barang yang dilakukan di kawasan berikat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hambatan yang dihadapi oleh KPPBC TMP A Pasuruan dalam melaksanakan pelayanan pabean atas fasilitas kawasan berikat. Kawasan berikat merupakan kawasan ekspor impor barang dimana didalam kegiatan tersebut diberikan sebuah fasilitas penangguhan bea masuk yang diberikan oleh negara atas barang atau bahan baku impor yang mana akan dilakukan proses produksi di sutau kawasan tertentu yaitu di dalam negeri. Kemudian hasil dari produksinya akan diekspor sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 tentang kawasan beriikat. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris dengan metode penelitian Yuridis Sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data terkait pelayanan pabean atas fasilitas kawasan berikat berdasarkan yang dilakukan oleh KPPBC TMP A Pasuruan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa pelayanan pabean atas fasilitas kawasan berikat belum optimal, dikarenakan masih adanya beberapa faktor seperti sering terjadinya trobel dalam pelayanan, masih kurangnya sarana prasarana yang memadai dalam hal ini secara kesuluruhan belum penerapan CEISA, pengguna jasa masih kurang mengerti akan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kegiatan impor ekspor dikawasan berikat, dan masih ditemukan ketidakseuaian pelayanan pabean atas fasilitas kawasan berikat dengan SOP.   Kata Kunci : Optimalisasi, Pelayanan Pabean, Kawasan Berikat.   ABSTRACT This study aimed to analyze and describe how optimization customs service facility bonded zones carried out by the Directorate General of Customs and Excise, which KPPBC TMP A Pasuruan to the import of goods made in the bonded zone in accordance with Standard Operating Procedure contained in legislation that regulations, and obstacles faced by KPPBC TMP A Pasuruan in implementing the customs service over bonded area facilities. Bonded zone is an area of ​​exports and imports of goods where in these activities is given a suspension of import duty facility granted by the state of the goods or the import of raw materials which will do the production process in a sufficiently specific area that is in the country. Then the results of the production will be exported as stipulated in article 14 paragraph 4 of Regulation of the Minister of Finance No. 120 / PMK.04 / 2013 on beriikat region. The type of research used by the author is the kind of empirical research methods Juridical Sociological research conducted by means of direct research to obtain data related to customs services on the bonded zones based facilities conducted by TMP KPPBC A Pasuruan. Based on the research results it can be seen that the customs service facility bonded area is not optimal, is still due to several factors such as the frequent occurrence of trobel in service, is still a lack of adequate infrastructure in this case as a whole has not been implementation CEISA, service users still lack understanding of the terms be met in the area of ​​bonded import and export activities, and still found customs service over the bonded area with SOP facilities.   Keywords : Optimization, Customs Services, Bonded.