EKSISTENSI KERAHASIAAN BANK TERKAIT TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (Analisis yuridis pasal 42 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan) - M. Dita Fatoni (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017)
M. Dita Fatoni, Prija Djatmika, Bambang SudjitoFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : Dtfatony@yahoo.comABSTRAKBank dalam pembangunan ekonomi nasional memiliki tujuan penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, eksistensi bank tidak terlepas darikepercayaan masyarakat terhadap bank dalam menjaga kerahasiaan datanasabahnya. Namun kerahasiaan bank tidak bersifat mutlak melainkanberdasarkan Pasal 41-44 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan terdapatpengecualian rahasia bank dapat dibuka informasinya yakni alasan bidangperpajakan, piutang bank yang sudah diserahakn kepada badan urusan piutang danlelang, masalah pidana, masalah perdata, pembagian informasi dengan bank lain.Namun terdapat permasalahan pada Pasal 42 tersebut bahwa dalam perkara pidanapermohonan informasi bank harus dilakukan oleh Kepala Kepolisian RI denganmemohon izin dari Bank Indonesia atas keterbukaan rahasia bank tersebut,sehingga terjadi inefektifitas prosedural sebab membutuhkan waktu lama bagiKepolisian dalam upaya penegakan hukum seperti tindak pidana penipuan yangdilakukan nasabah, sehingga perlu menganalisis Pasal 42 tersebut dalammelindungi hak-hak korban dan wujud diskresi kepolisian sebagai upayamengatasi inefetifitas prosedural keterbukaan informasi rahasia bank tersebut.Kata Kunci: Rahasia Bank, Perlindungan Hak Korban, dan Diskresi KepolisianABSTRACTBank in the national economic development has an important purpose in supporting the implementation of national development; the existence of bank cannot beseparated from the trust of people toward the bank in keeping the secrecy of thecustomer’s data. However, the bank secrecy is not absolute but based on The Article 4144LawNumber10Year1998aboutbankingthereisanexceptionofbanksecretthattheinformationcanberevealedwhichareinthefieldsoftaxation,bankcreditthathadbeengiventotheinstitutionofcreditand auction,criminalmatter,civilmatter,theallotmentofinformationwithanotherbank. Nevertheless, there is a problem in the Article 42 that incriminal matter, the request of bank information must be done by the Head of Police ofIndonesia by asking permission from Bank Indonesia for the disclosure of that banksecret, so that the procedural inefectivity happens because it needs long time for Police inthe effort of law enforcement such as fraud criminal act done by the customer, so it needsto analyze the Article 42 in protecting the rights of the victim and the form of policediscretion as the effort of overcoming the procedural ineffectivity of the opennes of thatbank secret.Keywords : bank secrecy, protection of a right victims, police discretion