PORNOGRAFI DALAM KEMASAN PRODUK MAKANAN (ANALISIS MIE BIKINI DALAM PERSPEKTIF PASAL 4 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN PASAL 27 AYAT 1 UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMAN - Zulfikar Ar Rizki Akbar (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017)
Zulfikar Ar Rizki Akbar, Dr. Bambang Sugiri, SH.MS., Dr. Yuliati, SH.,LL.M.Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : arrizkiakbar@gmail.com   AbstrakPenelitian ini membahas permasalahan terkait dengan penyebaran konten pornografi yang semakin berkembang yakni dalam kemasan makanan ringan miebikini. masyarakat dibuat heboh dengan beredar sebuah makanan ringan tersebutsehingga membuat banyak pihak mengecam nama dan kemasan makanan ringantersebut. Bagaimana tidak Bikini adalah pakaian renang wanita yang hanya terdiridari 2 potong kain yang satu untuk menutupi dada dan yang satu lagi untukmenutupi kelamin. Sedangkan kemasannya mempertontonkan wanita denganbalutan bikini. Sebelum adanya kecaman dari berbagai pihak, mie bikini atau bihunkekinian telah di pasarkan melalui Internet khususnya Media Sosial. Dengandipasarkan melalui Media Sosial, Makanan ringan ini sudah merambah ke puluhankota di Indonesia yakni Malang, Surabaya, Serang, Bali, Jakarta, Jambi, Depok,Sukabumi, Lampung, Jogjakarta, Bekasi, Cirebon, Purwokerto, Madiun, Pekanbaru,Medan,Aceh,danbeberapakotadankabupatenlainnya.Pengusahamiebihunkekiniansaatinitelahditangkapdanprodukmiebihunkekiniansendiritelahdisitatetapiada beberapa pihak yang menyatakan bahwa mie bihun kekinian hanyamelanggar etik. Padahal seperti yang kita ketahui didalam pasal 4 ayat 1 Undangundangnomor 44 tahun 2008 tentang pornografi tertulis bahwa menampilkanketelanjangan atau terkesan telanjang. Berdasarkan hasil penelitian mie bikini telahmemenuhi rumusan pasal 4 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentangpornografi yakni menampilkan tampilan telanjang atau mengesankanketelanjangan, alat kelamin, serta pornografi anak sehingga telah ditemukannyaunsur kesalahan. Sedangkan untuk penyebarluasan kemasan Mie Bikini melaluiinternet khususnya media sosial yang telah setahun dilakukan memenuhi rumusanpasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam bentuk korporasi tetapi padakenyataan pengusahan mie bikini tidak mendapatkan sanksi pidana dan hanyaberupa administratif yakni pemusnahan produk mie bikini.Kata kunci : Pornografi, Kemasan makanan ringan, Mie Bikini, Media sosial.PORNOGRAPHY ON THE FOOD PACKAGING (AN ANALISIS ON THE PERSPECTIVE OF ARTICLE 4 PARAGRAPH 1 ACT NO 44 OF 2008 ON PORNOGRAPHY AND ARTICLE 27PARAGRAPH 1 ACT NO 11 OF 2008 ON ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTION AS AMENDED BY ACT NO 19 OF 2016)Zulfikar Ar Rizki Akbar, Dr. Bambang Sugiri, SH.MS., Dr. Yuliati, SH.,LL.M.Faculty of Law Brawijaya UniversityEmail : arrizkiakbar@gmail.comAbstractThis study discusses a problem in relation to the spread of pornographiccontent developing in the packaging of bikini noodle snack. This has beentriggering public fuss causing many parties criticize the brand and packaging ofthe product. Bikini is a female two-piece swimwear which a piece is to cover thechest and the other piece is as underwear. In this case, the packaging illustrates awoman body wearing bikini. Before the presence of critiques from the society, thesnack has marketed online especially via social media. This marketing strategy hasmade the sale easily reach lots of cities around Indonesia including Malang,Surabaya, Serang, Bali, Jakarta, Jambi, Depok, Sukabumi, Lampung, Jogjakarta,Bekasi, Cirebon, Purwokerto, Madiun, Pekan-baru, Medan, Aceh, and some othercities and regencies. The owner of bikini noodle has been arrested and the productshave been confiscated. However, some parties contend that this noodle only violatesthe ethic. Whereas, article 4 of the Act No. 44 of 2008 on pornography clearly statesabout displaying naked body appearance or giving impression of nudity. Inaccordance with the study on the bikini noodle, this has fulfilled the statement inthe article 4 of the Law No. 44 of 2008 concerning pornography which includesshowing naked body appearance or giving impression of nudity, vitality, and childpornography. Therefore, the case is considered wrong. Meanwhile, to expand themarket of the Bikini Noodle (Bihun Kekinian) via internet particularly social mediawhich has been done for a year, this case meets the statement in the article 27 ofAct No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transaction. While the crime hasbeen committed in the form of corporation, the fact shows that the owner of bikininoodle only accept an administrative penalty to demolish the products instead ofpunishment or criminal sanction.Keywords: Pornography, Snack’s Packaging, Bikini Noodle, Social Media.