STATUS HUKUM HARTA BENDA HIBAH YANG DIPEROLEH SELAMA TERIKAT PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 04/Pdt.G./2008/PTA.Gtlo.) - Jafar Vendi Hidayat (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017)
Jafar Vendi Hidayat, Warkum Sumitro, S.H., M.H., Fitri Hidayat, S.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Jafarvendi@ymail.com Abstrak Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa adanya kekaburan hukum dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terkait status hukum harta benda hadiah atau hibah yang diperoleh selama terikat perkawinan, serta menganalisa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 04/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo. dalam menerapkan Pasal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah : (1)Bagaimana status hukum harta benda hadiah atau hibah yang diperoleh selama terikat perkawinan? (2)Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 04/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo.? Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan doktrin yang berkembang saat ini, baik menurut hukum adat maupun hukum islam menyatakan status hukum harta benda hadiah ataupun hibah yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bawaan masing-masing pihak, sepanjang tidak ditentukan sebaliknya. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam putusannya yang membatalkan putusan dari Pengadilan Agama Limboto sudah tepat. Karena dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Limboto hanya merujuk pada Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam dasar pertimbangan hukumnya juga merujuk pada pasal lain, yaitu Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan harus diartikan harta yang diperoleh selama perkawinan selain hadiah, hibah, waris, dan sodaqah. Â  kata Kunci : Status Hukum Harta Benda Dalam Perkawinan, Harta Bersama, Hibah Abstrak As for the purpose of this research is to analyze blurring of the law in Article 35 paragraph 1 of the law concerning the legal status of marriage gifts or grants of property acquired during the marriage is bound, and to analyze the basic considerance of religious high court judge number 04/Pdt.G/2008/PTA. Gtlo., in applying the aforementioned article. Based on the above, this paper raised the formulation of the problem : (1) How is the legal status of a gift or a grant of property acquired during the marriage is bound? (2) How is the basic consideration of the judge in Decision No. 04 / Pdt.G / 2008 / PTA.Gtlo.? the results obtained in this study indicate that based on the doctrine developed at this time, both under costumary law or islamic law states that the legal status of property gifts or grants obtained during the marriage are personal property each party conjugal far as it is not specified other. Therefore, researchers found basic legal consideration by a high court judge gorontalo religion in its decision that overturned the verdict of the religious court limboto own right. Because basic legal considerations Limboto religious court judge refers only to Article 35 paragraph 1 of marriage law. While the high court judges in religious Gorontalo on basic legal considerations also refers to another article, namely article 87 compilation of islamic law. So, that Article 35 Paragraph 1 of marriage law should be interpreted assets acquired during the marriage in addition to the gift, grants, inheritance, and alms.Keywords: Legal Status of Property In marriage, Gifts, Grants.