PELAKSANAAN PASAL 44 AYAT 3 HURUF E UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TERKAIT TUGAS LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT DI KOTA MALANG - Handrianus Kriswidyanto (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017)
Handrianus Kriswidyanto, Djumikasih, Yenny Eta Widyanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Handrianus.k@gmail.com Abstrak Penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang dilatarbelakangi dengan tidak optimalnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam pengawasan perlindungan konsumen di Kota Malang. Pasal 44 ayat 3 huruf e Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tugas dan kewajiban LPKSM mengatur dalam tugas melaksanakan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Permasalahan terjadi ketika  pelaku usaha dan konsumen belum mengetahui tentang LPKSM, serta tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan perlindungan konsumen secara optimal di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian  empiris itu sendiri merupakan penelitian hukum yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturam yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Pendekatan yang penulis gunakan untuk menyusun skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, atau sering disebut juga sebagai penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab sociological jurisprudence. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Pelaku Usaha, Konsumen Abstract This study focused on the problem that has been overshadowed by not optimal institution Consumer Protection society (LPKSM) under the supervision of consumer protection in Malang. Article 44 paragraph 3 letter e of regulation No. 8 of 1999 on Consumer Protection LPKSM organize tasks and obligations set in the task of carrying out surveillance with government and the public on the implementation of consumer protection. Problems occur when businesses and consumers do not know about LPKSM, as well as the duties and responsibilities in conducting oversight of consumer protection optimally in Malang. This study uses empirical juridical. Empirical research is itself a legal research focused on a legal rule or regulation which then corresponds to the reality in the field. The approach I use for preparing this thesis is a sociological juridical approach, or often referred to as the law of the sociological research based school of sociological jurisprudence. Key words: Consumer protection,  Institution Consumer Protection Society, Businessmen, Consumer