KEDUDUKAN PASAL 163 INDISCHE STAATSREGELING TERKAIT DENGAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS (Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997) - Michael Hartono (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017)
Michael Hartono Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : contactmichahartono@gmail.com ABSTRAK Pasal 163 Indische Staatsregeling, yang menggolongkan penduduk Indonesia menjadi beberapa macam golongan penduduk sebagai dasar hukum dibuatnya Surat Keterangan Waris bagi penduduk Indonesia, yang diatur didalam Pasal 111 Ayat (1) Huruf C Angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ketidakpastian hukum terjadi akibat masih diberlakukannya ketentuan penggolongan penduduk Indonesia seperti diatur dalam Pasal 163 Indische Staatsregeling. Menurut hukum, berdasarkan asas Lex posteriori derogat legi priori, Pasal 163 Indische Staatsregeling tidak berlaku lagi pada saat ini semenjak diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang tidak lagi mengenal adanya penggolongan penduduk Indonesia. Â  Kata kunci: Penggolongan penduduk, Surat Keterangan Waris, Kepastian hukum Â  ABSTRACT In this thesis, the author raises the problem about the Position of Chapter 163 Indische Staatsregeling Related to the Making of Inheritance Sertificate. The choice of topic is based on the ongoing enactment of Chapter 163 Indische Staatsregeling, which groups the Indonesian citizens to a few categories of citizens as a legal basis on the making of the Inheritance Sertificate for Indonesian citizens, which is regulated in Chapter 111 Verse (1) Alphabet C Digit 4 Agrarian Country Ministerial Regulation / Head of National Land Agency Number 3 Year 1997 about the Implementing Provisions of Ministerial Regulation Number 24 Year 1997 about Land Registration. The uncertainitry of the law happens as a result of the ongoing enactment of the regulation of Indonesian citizen classification as regulated in Chapter 163 Indische Staatsregeling. According to the law, based on the principle of Lex posteriori derogat legi priori, Chapter 163 Indische Staatsregeling is no longer applicable since the enactment of the Constituional Law Number 12 Year 2006 About the Citizenship of the Republic of Indonesia, and the Constitutional Law Number 23 Year 2006 About Population Administration that no longer recognizes classifications of Indonesian citizens. Keywords: Citizen classifications, Inheritance Sertificate, Legal Certainity