PEMERIKSAAN IN ABSENTIA TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI DALAM PERADILAN MILITER (STUDI DI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA) - Zilma Fikri Alfarizi (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017)
Zilma Fikri Alfarizi, Dr. Bambang Sudjito, S.H.,M.Hum, Dr. Nurini Aprilianda, S.H.,M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : fikrizilma@yahoo.co.id   ABSTRAK Peradilan militer memperkenankan pemeriksaan dan pemberian putusan tanpa kehadiran terdakwa atau pemeriksaan in absentia terhadap kasus tindak pidana desersi yang pelakunya melarikan diri atau tidak dapat diketemukan sesuai yang diatur dalam pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penerapan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta kendala dan upaya dalam menerapkan ketentuan pasal 143. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Berdasarka hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pemeriksaan in absentia telah sesuai dengan ketentuan pasal 143. Kendala yang dihadapi berkaitan dengan penerapan pasal 143 diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Pihak yang berkaitan dalam penerapan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah melakukan upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang ada agar penerapan pasal 143 dapat diterapkan dengan tepat dan sesuai.   Kata kunci: peradilan militer, tindak pidana desersi, pemeriksaan in absentia. EXAMINATION OF IN ABSENTIA ON CRIME OF DESERTION IN MILITARY JUSTICE (A STUDY IN MILITARY COURT III-12 SURABAYA) Zilma Fikri Alfarizi, Dr. Bambang Sudjito, S.H.,M.Hum, Dr. Nurini Aprilianda, S.H.,M.Hum Faculty of Law Universitas Brawijaya Email : fikrizilma@yahoo.co.id   ABSTRACT The military court allows examination and verdict granting with the absence of the perpretator on in absentia against the crime of desertion cases where the perpretator fled or cannot be found based on Article 143 of Law Number 31 Year 1997 on Military Justice. The purpose of this study is to identify and analiyze the application of Article 143 of Law Number 31 Year 1997 on Military Justice as well as the constraints and efforts in implementing the provisions of Article 143. This research is juridical empirical with sociological juridal approach. It can be concluded from the result of the research that examination in absentia is in accordance with the provisions of Article 143. Obstacles encountered relating to the application of Article 143 are classified into two categories, namely internal constraints and external constraints. Parties related to the application of Article 143 of Law Number 31 Year 1997 on Military Justice have made efforts to overcome the obstacles that exist in order that Article 143 can be applied appropriately and accordingly.     Keywords: military justice, the crime of desertion, the examination of in absentia.