PELAKSANAAN PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TERKAIT KEPEMILIKAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi) - Bella Adhinda Berliana (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017)
Bella Adhinda Berliana, Drs. Istislam S.H., M.Hum., Agus Yulianto S.H., M.H.,   Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : hukum@ub.ac.id (berlia.bella@gmail.com) ABSTRAK Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaa, faktor-faktor yang menyebabkan pemilik kapal ukuran 10-30 GT tidak melaksanakan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 terkait kepemilikan Surat Izin Usaha Perikanan serta upaya dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, dengan dilatar belakangi masih banyaknya pemilik kapal yang melakukan praktek penangkapan ikan tanpa memiliki izin. Dari latar belakang tersebut ditarik rumusan masalah yaitu apa faktor-faktor yang menyebabkan pemilik kapal tidak melaksanakan pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 terkait kepemilikan Surat Izin Usaha Perikanan, serta bagaimana upaya Dinas Perikanan dan Kelautan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pasal tersebut. Penulis dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris yang artinya penelitian ini dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat yang akan dinalisis secara Kualitatif dengan maksud agar penelitian ini tidak hanya menggambarkan data-data semata, tetapi juga mengungkapkan realitas mengenai bagaimana yang seharusnya dan bagaimana pula kondisi riil di lapangan. Hasil dari penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa ada permasalahan dalam pemenuhan peryaratan untuk mengajukan SIUP, jarak yang jauh untuk mengajukan SIUP dan waktu yang lama dalam proses pengurusan SIUP. Melihat permasalahan tersebut sebaiknya Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur mempermudah persyaratan dengan mendatangkan juru ukur kapal di PPN Prigi, dan menambah sumber daya manusia dalam dinas untuk memaksimalkan pelaksanaan pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004. Kata Kunci : Pelaksanaan, Perizinan, Izin Usaha, Perikanan   ABSTRACT The purpose of this thesis are to examine the implementation and factors behind the reason boat owner size 10-30 GT do not conducting Article 26 Act Number 31 Year 2004 concerning the ownership of Fishery Business License, and the implementation efforts from Department of Fishery and Marines East Java Province. Currently, there are numerous boat owners with no license still operating. The fact served as a background for two problems: what are the factors that caused boat owners to disregard Article 26 Act Number 31 Year 2004 concerning Fishery Business License, and what are the efforts from the Department of Fishery and Marine to overcome these obstacles. In this thesis, the Author used empirical approach, meaning that this research was based on a real acts in society analysed with qualitative method. The method was used not only to describe data, but also to reveal the discrepancies between what should and what was happening in society. The result that was achieved showed that there is a problem in fulfilling the Business License (SIUP) requirements, the long distance drawback that needs to be taken to manage the Business License (SIUP), and the long duration to get one Business License (SIUP). Considering those problems, the Department of Fishery and Marines East Java should ease the requirements by bringing in ship measurement clerks in PPN Prigi and adding human resources to maximise the implementation of Article 26 Act Number 31 Year 2004.     Keywords: implementation, license, business license, fishery