IMPLIKASI YURIDIS PASAL 2 JO. PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAAN BEDA AGAMA - Denadry Putri Dwina Erden Warmansyah (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017)
Denadry Putri Dwina Erden Warmansyah Warkum Sumitro, SH., MH., Fitri Hidayat, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: dendenadry@yahoo.com Abstract Interfaith Marriage frequently happens in Indonesia which is a multicultural country. Legality of a marriage requires the completion of material and formal requirements that is contained in article 2 paragraph 1 and paragraph 2 of the Marriage Law, so the marriage will not only be legitimate in front of state but also in front of religion. However, the softening of the article 21 of the Marriage Law and legal ambiguity as well as multiple interpretations of the law regarding whether interfaith marriage is allowed in Indonesia affect the legality of the marriage of interfaith couples in which it means that interfaith couple can get married with the provision from District Court. Thus, the prohibition on interfaith marriage must be made clear in Marriage Law in order to avoid the legal ambiguity of the Law towards the validity of the marriage. Keywords: Interfaith Marriages, Legality, Legal Ambiguity of the law Abstraksi Perkawinan beda agama tak jarang terjadi di Indonesia yang mana merupakan negara multikultur. Keabsahan sebuah perkawinan sesungguhnya haruslah memenuhi syarat materiil dan formil yang sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sehingga perkawinan tersebut sah secara agama dan negara, bukan sah menurut negara saja. Namun, dengan adanya pelunakan pasal 21 Undang-Undang Perkawinan dan kekaburan hukum serta multitafsir mengenai boleh tidaknya dilangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia ini lah berdampak pada keabsahan perkawinan pasangan beda agama yang mana dapat melangsungkan perkawinan beda agama atas penetapan Pengadilan Negeri. Sehingga, haruslah diperjelas lagi di dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai larangan perkawinan beda agama agar tidak terjadi kekaburan hukum terhadap keabsahan perkawinan tersebut. Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Keabsahan, Kekaburan Hukum