KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP SAKSI PELAKU SEBAGAI JUSTICE COLLABOLATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI - Gamaliel Ginting (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017)
Gamaliel Ginting Prof. Masruchin Ruba`I, SH., MS, Dr. Bambang Sudjito, SH., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya gamaliel.ginting@gmail.com   Abstrak Tindak pidana korupsi adalah salah satu tindak pidana yang penanganannya sangat sulit dilakukan oleh para penegak hukum di Indonesia, hal ini didukung oleh para pelaku tindak pidana korupsi ini adalah para pejabat yang mempunyai kedudukan strategis dalam suatu instansi tertentu, istilah lain sering disebut sebagai kejahatan kerah putih (white collar crime). Di dalam hal ini penegak hukum di indonesia mengadaptasi cara yang dilakukan sebelumnya yang terdapat di dalam konvensi PBB untuk menangani kasus tindak pidana korupsi yaitu menggunakan pelaku yang terlibat di dalam suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama – sama sebagai saksi untuk mengungkap kasus yang dia juga terlibat dalam kasus tersebut atau sering disebut sebagai saksi pelaku (Justice Collabolator). Didalam Surat Edaran Mahkamah Agung  Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collabolator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu mengatur tentang perlakuan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum, di dalam peraturan tersebut dijelaskan karakteristik untuk menjadi Justice Collabolator yaitu bukan pelaku utama, sedangkan karakteristik pelaku utama tidak dijelaskan secara spesifik sehingga sering terjadi perbedaan cara pandang antara hakim, penyidik dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di dalam menentukan Justice Collabolator. Pengaturan saksi pelaku (Justice Collabolator) di dalam tindak pidana korupsi sebelumnya telah diatur di dalam hukum positif indonesia yaitu di dalam UU Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang – Undang Nomor  20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, namun hanya menyebutkan bahwa penegak hukum wajib memberikan perlindungan terhadap seorang saksi tanpa menjelaskan lebih lanjut secara spesifik tentang bentuk perlindungan hukum tersebut. Hal ini yang akan menjadi kajian permasalahan di dalam skripsi saya ini. Kata Kunci : Saksi Pelaku (Justice Collabolator), Korupsi, Kajian Yuridis Abstract Corruption is one of the crime that handle very hard done by law enforcers in Indonesia, it is supported by the perpetrators of the crime of corruption it is officials who had a strategic position within a particular agency, another term is often referred  as a white collar crime. In this case the law enforcement in indonesia have adapted the way that was done earlier in the convention of the united Nation to deal with cases of criminal acts of corruption that is using the offender involved in a criminal offence of corruption conducted together – either as a witness to uncover the cases that he was also involved in the case or often called as witnesses the perpetrators (Justice Collabolator). In the Supreme Court Circulars No. 4 in 2011 About Treatment for Reporting criminal act (whistleblowers) and Witness the perpetrator Collaborated (Justice Collabolator) in the matter of certain criminal act set about the treatment of the perpetrators of the witness who cooperated with law enforcement officials, in the regulation described the characteristics to become a Justice Collabolator that is not the main perpetrator, whereas the main perpetrator characteristics not described specifically so that frequent differences between viewpoints of judges , investigators and Witnesses and victims protection agency (LPSK) in determining the Justice Collabolator. The regulation of the witness the perpetrators (Justice Collabolator) in the criminal offence of corruption has been previously set in indonesia namely positive law in UU No. 31 of 1999 Jo UU No. 8 of 2001 About the eradication of criminal acts of corruption and UU No. 30 of 2002 about the corruption eradication Commission, but only mention that law enforcement agencies required to provide protection against a witness without explaining further specifics about this form of legal protection. This will be a study of the problems in my thesis. Keywords: Witness The Perpetrators (Justice Collabolator), Corruption, Juridical Studies