ANALISIS YURIDIS MAKNA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor: 292/Pid.Sus/2012/PN.Cbn, Putusan Nomor: 471/Pid.Sus/2013/PN.Slmn, Putusan Nomor: 232/Pid - Violita Ariessaputri (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017)
Violita Ariessaputri, Dr. Yuliati, SH., LL.M, Alfons Zakaria, SH., LL.M Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : violitasp@gmail.com   Abstrak Sejak diresmikannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3) mengenai pencemaran nama baik telah menimbulkan banyak penafsiran. Pada Senin, 28 November, resmi diberlakukan revisi dari UU ITE, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak memuat ketentuan khusus mengenai bagaimana suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik. Sehingga, dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pencemaran nama baik sesuai Pasal 27 ayat (3), majelis hakim memiliki pertimbangan yang berbeda-beda mengenai suatu perbuatan dikatakan sebagai pencemaran nama baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa makna pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta makna pencemaran nama baik dalam UU ITE. Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mengenai makna pecemaran sebelum adanya penjelasan dalam revisi UU ITE mengenai pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat (3), majelis hakim telah memaknai pasal tersebut dengan mengacu pada pencemaran yang diatur dalam KUHP.     Kata kunci : makna pencemaran nama baik, Pasal 27 ayat (3), Undang-Undang                          Informasi dan Transaksi Elektronik.     JURIDICAL ANALYSIS BY THE MEANING OF INSULT IN ARTICLE 27 PARAGRAPH 3 ACT 11 OF 2008 ABOUT ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS (Study Of Ruling Number: 292/Pid.Sus/2012/PN.Cbn, Ruling Number: 471/Pid.Sus/2013/PN.Slmn, Ruling Number: 232/Pid.B/2010/PN.Kdl, Ruling Number: 196/Pid.Sus/2014/PN.BTL, Ruling Number: 847/Pid.B/2014/PN.SBY, and Ruling Number: 182/Pid.Sus/2015/PN.Cjr)   Violita Ariessaputri, Dr. Yuliati, SH., LL.M, Alfons Zakaria, SH., LL.M Faculty of Law Brawijaya University Email : violitasp@gmail.com   Abstract The first time Act 11 of 2008 Electronic Information and Transactions was formed, particularly at article 27 paragraph 3 about defamation have got a lot of interpretation issues.  On Monday, November 28th, it has officially inaugurated the revision of Act 11 of 2008 Electronic Information and Transactions, which is reformed in Act 19 of 2016 in Changes Act 11 of 2008 about Electronic Information and Transactions. At article 27 paragraph 3 about defamation do not contain any particular explanation how such a deed could be consider as a defamation or not. The purpose for this research is to find and analyze the meaning of defamation in article 27 paragraph 3 on Act 11 of 2008 Electronic Information and Transactions according by judges verdicts and the meaning of defamation itself in Act 11 of 2008 Electronic Information and Transactions. This research uses juridical normative method. This research uses law and cases approach. Furthermore, from the research  that has been done, it could be concluded if the meaning of defamation before there is any explanation in Act 19 of 2016 on Changes Act 11 of 2008 about Electronic Information and Transactions about defamation in article 27 paragraph 3, judges already had interpreted defamation according to Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie.     Keywords: defamation, article 27 paragraph 3, Act 11 of 2008 Electronic Information and Transactions