PEMBATALAN HIBAH TANAH DAN BANGUNAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Analisis Putusan PN. Bandung Nomor 11/PDT.G/2013/PN. BDG) - Anasthasia Audina Kustianto (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017)
Anasthasia Audina Kustianto, Suhariningsih, Imam Koeswahyono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : tasyakustianto@ymail.com   Abstrak : Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hibah adalah Suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Hibah hanya diakui saat si penghibah masih hidup, jika sudah meninggal maka itu disebut wasiat. Hibah termasuk dalam sebuah perjanjian yang sering disebut perjanjian cuma-cuma, dimana pemberi hibah memberikan harta hibahnya secara cuma-cuma ke penerima hibah tanpa mengharapkan keuntungan atau profit dari harta yang sudah dihibahkan. Dalam KUHPerdata memberikan kemungkinan bagi penghibah dalam hal tertentu untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada seseorang. Hal ini diberikan dan diatur dalam Buku II, Bab X, Bagian Ke Empat pasal 1688 KUHPerdata. Berdasarkan peraturan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis putusan nomor 11/PDT.G/2013/PN.BDG tentang Pembataln Hibah Tanah dan Bangunan Akibat Perbuatan Melawan Hukum. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang berupa putusan pengadilan. Bahan hukum yang diperlukan antara lain bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan analisis yang dilakukan diketahui bahwa hibah tersebut dapat dibatalkan oleh hakim dengan pertimbangan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang berupa pengusiran orangtua atau Penggugat dan serta adik-adiknya dari rumah yang masih ditinggali. Tergugat dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial dan tata susila yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Tergugat dikatakan sebagai anak yang durhaka atas perbuatannya tersebut. Akibatnya segala harta hibahnya dibatalkan, sertifikat-sertifikat yang tadinya atas nama Tergugat akan dikembalikan menjadi nama Penggugat, membagi hasil penjualan tanah dan bangunan hibah tersebut. Sebagai masyarakat Indonesia kita harus tetap memiliki hati nurani dan tata susila yang selayaknya apalagi terhadap orangtua sendiri. Kata Kunci : Hibah, Pembatalan Hibah, Perbuatan Melawan Hukum     CANCELATION OF LAND AND BUILDING GRANT AS A RESULT OF UNLAWFUL ACTION (AN ANALYSIS OF THE VERDICT OF DISTRICT COURT BANDUNG NUMBER 11/PDT.G/2013/BDG) Anasthasia Audina Kustianto, Suhariningsih, Imam Koeswahyono Faculty of Law Universitas Brawijaya Email : tasyakustianto@ymail.com Abstract : According to article 1666 of the Civil Code, grant is an agreement whereby the beneficiary, in his or her life, gives an object for the purpose of the grantee receiving the grant irrevocably and free of charge. The grant is only recognized when the grantee is alive. If a grantee has passed away, this is called as a will. Grant is categorized as free-of-charge agreement in which the grantor gives his or her grant free of charge to the grantee without expecting any profit from the granted property. The Civil Code provides the possibility for the grantor, in certain cases, to withdraw the grants theat have been granted to someone. This is given and set out in Book II, Chapter X, Part Four of Article 1688 of the Civil Code. Based on the above regulation, the author was interested to analyze the verdict number 11/PDT.G/2013/PN.BDG about the cancelation of Land Building Grant as a result of Unlawful Action. This research used normative juridical method with statue approach and case approach in the form of court decision. The legal materials involved were primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the analysis, it is known that the grant can be canceled by the judge with the consideration that the defendant is comitting an act that is against the law in the form of expulsion of the parent or the Plaintiff and his siblings from the house that is still inhabited. The Defendant is deemed inconsistent with the social values and ethical values prevailing in Indonesian society. The defendant is said to be a rebellious child for his actions. As a result, all of its grant property is canceled; the certificates taht were in the name of the Defendant will be returned to the Plaintiff’s name. The result of the land and building of the grant sale will later be shared. As part of Indonesian society, we must still have a conscience and a decent moral especially with our own parents.   Keywords: Grant, Grant Cancellation, Unlawfull