IMPLIKASI PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XII/2014 TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (Studi di Badan Arbitrase Nasional Insonesia Kantor Perwakilan Surabaya) - Rifqani Nur Fauziah Hanif (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017)
Rifqani Nur Fauziah Hanif, Dr. Budi Santoso, SH., LLM., Shanti Riskawati, SH., MKn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya rifkamlg@gmail.com   Pembatalan putusan arbitrase merupakan suatu upaya yang diberikan oleh Undang-undang sebagai suatu perlindungan hukum bagi para pihak yang merasa dirugikan oleh putusan arbitrase dikarenakan adanya kecurangan pada proses penyelesaian melalui lembaga arbitrase. Pembatalan putusan arbitrase sedianya memiliki alasan yang diantaranya termuat dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan penjelasan Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, alasan-alasan tersebut kemudian harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan putusan arbitrase. Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, penjelasan Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut dihapus, yang kemudian berdampak memberikan suatu kemudahan untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase. Hal tersebut membuat dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 menimbulkan permasalahan tersendiri bagi lembaga arbitrase, khususnya BANI Surabaya. Kemudahan dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sering dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak mematuhi perjanjian arbitrase. Permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut dijadikan sebagai sebuah kesempatan untuk mengulur-ulur waktu dalam melaksanakan putusan arbitrase yang kemudian berakibat pada semakin banyaknya permohonan pembatalan putusan arbitrase.  Kata Kunci:   Putusan, Putusan Arbitrase, Pembatalan Putusan Arbitrase   ABSTRACT THE IMPLEMANTATION IMPLICATION OF THE CONSTUTIONAL COURT DECREE NUMBER 15/PUU-XII/2014 ON THE ARBITRATION VERDICT ISSUED BY THE INDONSIAN NATIONAL BOARD OF ARBITRATION (A Study at Indonesian National Board of Arbitration of Surabaya Branch) Rifqani Nur Fauziah Hanif, Dr. Budi Santoso, SH., LLM., Shanti Riskawati, SH., MKn.   Faculty of Law, Brawijaya University rifkamlg@gmail.com The cancellation of an arbitral verdict is an atempt provided by the Law as a legal protection for parties who feel harmed by an arbitraton verdict due to fraud in the settlement process trough an arbitration institution. The annulment of the arbitral verdict shall have the reasons contained in Article 70 of Law Number 30 year 1999 concering Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Based on the explanation of Article 70 of Article 70 of Law Number 30 year 1999 concering Arbitration and Alternative Dispute Resolution, the reason must then be proven by a court decision which will become the judge’s consideration in deciding the annulment of the arbitral verdict. With the issuance of the verdict of the Constitutional Court Number 15/PUU-XII/2014, the expanation Article 70 of Law Number 30 year 1999 concering Arbitration and Alternative Dispute Resolution is deleted, which then gives an ease to cancel the arbitral verdict. It makes the issuance of verdict of the the Constitutional Court Number 15/PUU-XII/2014 raises its own problems for  arbiration institutions, especially BANI Surabaya. The ease in applying for the cancelletion of the arbitral verdict is often used by parties who do not compy with the arbitration agreement. The request for he cancellation of the arbitral verdict shall serve as an opportunity             to stall the tim in carrying out the arbitral verdict which shall result in the increasing number of requests for the cancellation of the arbitral verdict. Key Words: Decision, Arbitral Verdict, Cancellation of Arbitral Verdict.