KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT PASAL 28 AYAT (2) HURUF (B) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN - Renny Rusila Dewi (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017)
Renny Rusila Dewi, Warkum Sumitro S.H., MH., Fitri Hidayat S.H., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya reni_rusila@yahoo.com   Kedudukan hukum harta bersama dalam pembatalan perkawinan adalah mengenai permasalahan dalam harta bersama yaitu harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan dilangsungkan. Pembatalan perkawinan merupakan perkawinan yang dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan. Pasal 28 Ayat (2) huruf (B) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas perkawinan lain yang lebih dahulu. Terdapat akibat hukum yang terjadi didalam harta bersama jika terjadi pembatalan perkawinan. Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami istri yang bertindak dengan itikad baik, bagaimana jika salah satu pihak atau bahkan kedua belah tidak tidak beritikad baik berarti keputusan batalnya perkawinan akan berlaku surut. Peneliti dalam hal ini mencoba meneliti bagaimana kedudukan hukum terhadap harta bersama jka pengadilan memutuskan untuk membatalkan perkawinan mengingat dalam pembatalan perkawinan jika sudah terjadi maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap pihak yang beritikad baik.   Kata kunci: Itikad baik, Harta Bersama, Pembatalan Perkawinan           ABSTRACT POSITION OF PAYABLE IN MARRIAGE CANCELLATION BY ARTICLE 28 PARAGRAPH (2) LETTER (B) LAW NUMBER 1 YEAR 1974 ON MARRIAGE Renny Rusila Dewi, Warkum Sumitro S.H., MH., Fitri Hidayat S.H., MH. Faculty of Law Universitty of Brawijaya reni_rusila@yahoo.com   The legal position of in heritage property in the cancellation of marriage is about the problem of in heritage property obtained by husband and wife during the marriage took place. Marriage cancellation is a marriage canceled due to non-fulfillment of the terms of marriage. Article 28 Paragraph (2) Letter (B) of Law Number 1 Year 1974 states that a decision shall not apply retroactively to a husband or wife acting in good faith, except for in heritage property, if the cancellation of marriage is based on another prior marriage. There are legal consequences within in heritage property in the event of a marriage cancellation. Decision of marriage cancellation is not retroactive to husband and wife acting in good faith, what if one party or even both sides is not not doing things in good faith, what if the decision of cancellation of marriage will be retroactive. The researcher in this case tries to examine how the legal standing of common property when the court decides to cancel the marriage given in the annulment of marriage if it has occurred then the marriage is considered never existed and that the decision to annul marriage does not apply retroactively to the parties with good intentions.   Key words: Good faith, In Heritage Property, Marriage Cancellation