TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PEMBERIAN INFORMASI HARGA GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN (Perbandingan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dengan Akta Perlindungan Pengguna Tahun 1999 Malaysia) - R. Reza Bagus Budi Dharmawan (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017)
R. Reza Bagus Budi Dharmawan, Hanif Nur Widhiyanti, SH, Mhum., Ph.D, M. Zairul Alam, SH.,MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: rezabagus94@gmail.com ABSTRAK Skripsi ini berjudul Tinjauan Yuridis Pengaturan Pemberian Informasi Harga Guna Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen(Perbandingan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dengan Akta Perlindungan Pengguna Tahun 1999 Malaysia). Latar belakang penulisan skripsi ini diawali dengan banyaknya kasus mengenai getok harga yang merugikan konsumen. Kasus getok harga ini muncul karena dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia tidak memuat kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi harga. Masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini mengenai hukum perlindungan konsumen yang berkaitan dengan kasus getok harga yang kemudian dilakukan pembandingan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen Malaysia berkaitan dengan pemberian informasi harga untuk mengetahui urgensi dari dimuatnya kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi harga. Dalam penulisan skripsi ini lebih ditekankan pada Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (c) dan pasal 7 huruf (b) yang lebih spesifik dalam perumusannya, KUH Perdata dan Akta Perlindungan Pengguna Tahun 1999 Malaysia. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka, kemudian seluruh data yang diperoleh dari studi kepustakaan tersebut disajikan secara deskriptif. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih belum memberikan perlindungan yang maksimal terhadap konsumen. Seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 4 memuat hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai harga   Kata kunci: Perlindungan Konsumen, getok harga, konsumen, pelaku usaha                   ABSTRACT This thesis entitled review of the Juridical Arrangements Granting price information in order to provide protection against consumer (Comparative Law number 8 of 1999 on the protection of the Consumer Protection Act By User 1999 Malaysia). The background of the writing of the thesis begins with the large number of cases concerning the adverse consumer price pounding. The case arises because the price of pounding in the Consumer Protection Act does not contain an obligation for Indonesia businessmen to provide pricing information. Issues raised in the writing of graduation thesis of law consumer protection with regard to the case of pounding the rates then conducted benchmarking through consumer protection legislation with regard to granting Malaysia price information to know the urgency of it contains the obligation of the perpetrator attempts to provide pricing information. In the writing of this thesis emphasis on consumer protection legislation article 4 subparagraph (c) and article 7 subparagraph (b) which are more specific in their definitions, the book of the law of civil liability and the Consumer Protection Act 1999 Malaysia. This thesis writing using normative juridical method by means of researching library materials, then all data obtained from the studies of such libraries are presented in descriptive. That Act No. 8 of 1999 on the protection of Consumers still do not provide maximum protection against consumers. Should be in law number 8 of 1999 regarding consumer protection in article 4 contains the rights to consumers to get the right information, clear and honest about the price Keywords: consumer protection, pounding the price, consumers, businessmen