EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 25 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA TERKAIT PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN (Studi di Dinas P - Amyraldita Ramadhan (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017)
Amyraldita Ramadhan, Lutfi Effendi, SH, M.Hum., Agus Yulianto, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: myral_masivers@gmail.com   ABSTRAK Pernikahan usia dini tidak selamanya memberikan dampak positif, tetapi memberikan dampak merugikan bagi masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, DPPKB kabupaten Jombang memberikan solusi melalui Program Genre-nya, yakni Program PUP. DPPKB yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bertugas untuk menekan laju pertumbuhan pendudukPenelitian ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan pasal 25 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga tekait program pendewasaan usia perkawinan di Jombang. Berdasarkan fakta, bahwa masih banyak anak yang melangsungkan pernikahan dalam usia dini. Jumlah Jumlah perkawinan diusia dini semakin banyak dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang usia ideal menikah dan kebudayaan itu sendiri. Tujuan penelitian ini, yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas terkait pelaksanaan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga di DPPKB Kabupaten Jombang serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi kendala yang menghambat efektivitas dalam pelaksanaan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga di DPPKB Kabupaten. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis.   Kata Kunci : Efektifitas, Pelaksanaan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014, Pendewasaan Usia Perkawinan.     THE EFFECTVENESS OF THE ENACTMENT OF ARTICLE 25 PARAGRAPH (1) OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 87 YEAR 2014 ON THE GROWTH OF POPULATION AND THE DEVELOPMENT OF FAMILY, FAMILY-PLANNING, AND FAMILY INFORMATION SYSTEM RELATED TO THE MATURITY OF AGE OF MARIAGE (A Study in the Population Control and Family Planning Department in Jombang) Amyraldita Ramadhan, Lutfi Effendi, SH, M.Hum., Agus Yulianto,SH., MH. Fakulty of Law Universitas Brawijaya Email: myral.masivers@gmail.com   ABSTRACT Early marriage (under-age) gives both positive nd negative effects. Therfore, the Population Control and Family Planning Department (PCFPD) provides solution through its program called Genre which is PUP program. PCFPD has the role of suppressing the growyh of population. This research discussed the effectiveness of the enactment of article 25 paragraph (1) of Government Regulation number 87 year 2014 on the population growth and family development, family planning, and family information system related to the maturity of age of marriage in Jombang.The facts show that many marriages are done by those who are under age. The number of early marriage is even increasing bdue to the lack of people understanding on the ideal age for a marriage and also due to the culture the hold. This research was done to know and analyze the effectiveness of the enactment of article 25 paragraph (1) of Government Reguation number 87 year 2014 on the growth of population and development of family, family planning, and family information system in PCFPD of Jombang Regency and also to know and analyze the factors inhibiting the effectiveness in the enactment of article 25 paragraph (1) of Government Regulation number 87 year 2014 on the Growth of Population and Development of Family, Family Planning And Family Information System in PCFPD of Jombang Regency. This research employed empirical juridical method with sosiological juridical approach.   Keywords: Effectiveness, Enactment of Article 25 paragraph (1)  of Government Regulation number 87 year 2014, maturity of Age of Marriage.