TINJAUAN YURIDIS PENERBITAN OBLIGASI DAERAH TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM PADA INVESTOR ATAS RISIKO GAGAL BAYAR - Putri Ayu Mutsiratu (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017)
Putri Ayu Mutsiratu, Dr. Bambang Winarno, SH., MS., M.Zairul Alam, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang Email : putrimutsiratu@gmail.com   ABSTRAK Salah satu sumber pembiayaan yang menarik untuk dikembangkan terkait dengan Pemerintah Daerah adalah mengenai penerbitan Obligasi Daerah. Obligasi daerah adalah hal yang sangat berguna bagi derah yakni sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah daerah dan sebagai alternatif investasi bagi masyarakat. Pilihan untuk mengembangkan Obligasi Daerah dilandasi oleh kecilnya anggaran pembangunan di daerah membuat pelayananan  kepada masyarakat dapat terabaikan. Pemerintah Daerah menurut peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimungkinkan untuk menerbitkan Obligasi Daerah untuk pembiayaan sarana dan prasarana (infrastruktur). Dalam hal ini penulis meneliti bagaimana pengaturan gagal bayar dan proses penerbitan obligasi daerah serta bagaimana perlindungan hukum bagi investor dalam hal gagal bayar.  Maka penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur penerbitan Obligasi Daerah adalah, Perencanaan penerbitan Obligasi Daerah oleh Pemerintah Daerah, Pengajuan usulan rencana penerbitan Obligasi Daerah dari Pemerintah Daerah kepada Menteri Keuangan c.q Dirjen Perimbangan Keuangan, Penilaian oleh Menteri Keuangan dan Persetujuan oleh DPRD, Pengajuan pernyataan pendaftaran penawaran umum Obligasi Daerah oleh Pemerintah Daerah kepada Otoritas yang ada di pasar modal, dan Penerbitan Obligasi Daerah di pasar modal Domestik. Serta, aturan yang masih dipakai saat ini adalah aturan lama dari BAPEPAM-LK. Serta bentuk perlindungan hukum preventif bagi investor apabila terjadi gagal bayar yakni salah satunya dengan spesifikasi persyaratan penerbitan Obligasi Daerah yang sangat rumit, namun belum ada pengaturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum apabila terjadinya gagal bayar atas pelunasan Obligasi Daerah, karena peraturan hanya mengatur apabila dana hutang pokok, bunga dan denda Obligasi Daerah melebihi dari dana hasil pendapatan kegiatan yang dibiayai oleh Obligasi Daerah.     Kata Kunci :Penerbitan Obligasi Daerah, Risiko Gagal Bayar. JURIDICAL REVIEW ON THE ISSUANCE OF REGIONAL BOND RELATED TO LEGAL PROTECTION FOR INVESTOR ON DEFAULTED RISK Putri Ayu Mutsiratu, Dr. Bambang Winarno, SH., MS., M.Zairul Alam, SH., MH. Law Faculty Of Brawijaya University, Malang Email : putrimutsiratu@gmail.com   ABSTRACT One of costing resources that interesting to be developed related to the Regional Government is about publication of Regional Bond. Regional Bond is a thing that very useful for a region, as a costing resource for regional government and also as an alternative investment for society. The choice of developing Regional Bond was based upon how small the development budget in a region which makes service toward society can be slighted. Regional Government, based on legislation rules that prevail, that is Ordinance Number 23 Year 2014 About Regional Government and Ordinance Number 33 Year 2004 About Propoffionality of Financial between Central Government and Regional Government, be feasible to publish Regional Bond for financing the tools and infrastructures. Meanwhile, the writer does a research about how the arrangement and the publication’s process of regional bond and also how law patronages for investor in case of disbursing failure. Then, the writer makes a conclusion that publication’s procedures of Regional Bond are, publication’s strategy of Regional Bond by Regional Government, Proposal submission of publication’s strategy of Regional Bond from Regional Government toward Financial Ministry c.q Director General of Financial Propoffionality, Assessment by Financial Ministry and Agreement by DPRD, Declaration submission about general bid enrollment of Regional Bond by Regional Government to the authority that in capital market, and Publication of Regional Bond in Domestic capital market. And also, rule that still be used nowadays is an old rule from BAPEPAM-LK. Also the form of law patronage preventively for the investors in case of disbursing failure, one of these by requirement’s specification in publication of Regional Government that is very complicated, but there is no rules that control toward the law patronage yet in case of disbursing failure above sinking fund of Regional Bond, because rules just control in case the main obligation fund, interest and fine of Regional Bond exceed the income fund of ardor that has been expensed by Regional Bond. Keyword: Publication of Regional Bond, default risk