PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SURABAYA) - Eka Aditya Darmawan (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017)
Eka Aditya Darmawan, Dr. Prija Djatmika, SH.MS., Eny Harjati, SH.MHFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: eka.aditya.d@gmail.comABSTRAKSistem pembuktian terbalik merupakan tata cara pembuktian ditingkat pemeriksaan sidang pengadilan yang diatur dalam undangundang pencucian. Sistem ini sering tidak diterapkan dalam setiappemeriksaan perkara pencucian uang disidang pengadilan. Dalamprakteknya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya sistempembuktian terbalik belum diterapkan secara maksimal disetiapperkara pencucian uang yang masuk kepengadilan. Penyebabbelum dapat diterapkannya sistem pembuktian terbalik adalahketiadaan hukum acara sistem pembuktian terbalik saat prosespemeriksaan disidang pengadilan dan ketiadaan aturan yangmemaut sanksi jika sistem pembuktian terbalik tidak dilakukanoleh terdakwa. Padahal kewajiban bagi hakim untuk menerapkansistem pembuktian terbalik pada setiap perkara tindak pidanapencucian uang. alasan hakim pada pengadilan Tipikor Surabayatidak menerapkan sistem pembuktian terbalik bertentangan denganasas praduga tak bersalah dan terdakwa sendirilah yang menolakdilakukannya pembuktian terbalik.Kata Kunci: Penerapan, Pembuktian Terbalik, Pencucian UangTHE IMPLEMENTATION OF REVERSE VERIFICATION IN THE COURTRULING FOR MONEY LAUNDERING (A STUDY IN COURT OF CORRUPTION ACT OF SURABAYA)Eka Aditya Darmawan, Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., Eny Harjati, S.H., M.HFaculty of Law Universitas BrawijayaEmail: eka.aditya.d@gmail.comABSTRACTReverse verification is a system of proofing in the examinationlevel in court that is regulated under the law of laundering. Thissystem is often time not applied in the examination of oneylaundering in court. In practice, the court for corruption act inSurabaya has not applied reverse verification maximally for everymoney laundering case applied to the court. It is due to the absenceof procedure law for reverse verification dring the examinationprocess in the court and the absence of regulation poviding sanctionif the reverse verification is not done by the defendant. It is actuallythe obligation for the judge to implement reverse verification inevery case of money laundery case. The judge’s reason for notimplementing the reverse verification is because it contradicts theprinciples of presumption of innocence and the defendant himselfrefuses the reverse verification to be implemented.Keywords: implementation, reverse verification, money laundery