ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH PEMERINTAH DESA - Ni Nyoman Intan Pratiwi Rahmawati (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017)
Ni Nyoman Intan Pratiwi Rahmawati , Dr. Imam Koeswahyono, SH., MH., M. Hamidi Masykur, SH. M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : intanprahma@gmail.com ABSTRAK Pengelolan Barang Milik Daerah berupa tanah dapat dilakukan oleh pihak lain salah satunya Pemerintah Desa. Namun Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Desa belum secara tegas diatur oleh hukum positif di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kewenangan dan struktur kelembagaan pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Desa dan bentuk- bentuk sanksi yang dapat dikenakan jika terjadi pelanggaran dalam tata kelolanya. Teknik analisis data yang digunakan adalah huermenetik dan sistematis. Hasil dari penelitian ini adalah, Pemerintah Kabupaten Badung melakukan pelanggaran administratif yaitu kelalaian dalam penatausahaan Barang Milik Daerah yang dioperasikan Desa Canggu dan Desa Cemagi semenjak tahun 1997. Sehingga mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Badung seharusnya dikenakan sanksi , namun bentuk sanksi yang sesuai belum diatur di Peraturan Perundang – undangan yang ada sehingga mengakibatkan kekaburan hukum. Kata Kunci : Barang Milik Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Kekaburan Hukum JURIDICAL ANALYSIS ON MANAGEMENT OF LOCAL GOVERNMENT’S ASSETS BY THE VILLAGE GOVERNMENT Ni Nyoman Intan Pratiwi Rahmawati , Dr. Imam Koeswahyono, SH., MH., M. Hamidi Masykur, SH. M.Kn. Faculty of Law Universitas Brawijaya Email : intanprahma@gmail.com ABSTRACT The management of local government assets in the form of land can be done by other parties and one of them is village government. However, the magagement of local government assests by village government is not yet regulated by the positive law in Indonesia. This study aimed ata investigating the authority and institutional structure of local government assets management by village government and the form of sanctions that can be imposed for the if violations occur. The data was analyzed heurmeneticaly and systematically. The resuls of the study show that Badung Regency Government commit administrative violation in the form of negligence in the administration of local government assets that have been managed by Canggu village and Cemagi Village since 1997. Consequently, Badung Regency is subjected to be imposed with sanction. Unfortunately, the form of santion is not yet regulated under the legislation which leasd to legal obscurity. Keywords : Local Government Assets, Local Government Assets Management, Local Government, Village Government, Legal Obscuriy.