â€œPELAKSANAAN PASAL 21 PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME TERKAIT PENAGIHAN PAJAK REKLAMEâ€ - Abdurahman Abdurahman (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017)
Abdurahman, Agus Yulianto, S.H., M.H., Arif Zaiunudin, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Abdurahmannn09@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pasal 21 Peraturan Bupati Blitar Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame terkait penagihan pajak reklame. Dalam Pelaksanaan penerimaan pajak daerah masih terbentur pada berbagai kendala, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (tax avoidance) dari masyarakat karena masyarakat merasa rugi bila membayar pajak maupun ketidakmampuan masyarakat dalam membayar utang pajak. Di Kabupaten Blitar banyak ditemui wajib pajak reklame di Kabupaten Blitar yang tidak membayar pajak terutang dalam kurun waktu yang melebihi jangka waktu pembayaran, sehingga menyebabkan tidak optimalnya pemungutan pajak guna menunjang pendapatan asli daerah, oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah melaksanakakan Penagihan dengan tahap â€“ tahap yang sudah diatur dalam Pasal 21 Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2012 tersebut. Peraturan tersebut di buat sebagai cara pemerintah daerah menyelamatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna sebagai pembiayaan pembangunan daerah. Kata Kunci : Pelaksanaan Pasal, Penagihan Pajak, Pajak Reklame. ABSTRACT This study aims to find out the implementation of Article 21 of Blitar Regent Regulation No. 39 of 2012 on Guidelines for Implementation of Tax Collection Advertisement related to bill advertisement tax bill. In the implementation of local tax revenues still hung on various obstacles, one of the obstacles is the high rate of tax arrears, both the pure tax evasion (tax avoidance) of the community because people feel loss when paying taxes and the inability of the community in paying tax debt. In Blitar regency, there are many taxpayers in Blitar regency who do not pay the tax payable in the period that exceeds the payment period, thus causing a non-optimal tax collection to support the original revenue of the region, therefore the Regional Revenue Board conducts billing with stages Already regulated in Article 21 of Regulation of the Regent Number 39 of 2012. The regulation is made as a means of local government to save the potential of local revenue (PAD) in order to finance regional development. Keywords: Implementation of Article, Tax Billing, Advertising Tax.