IMPLIKASI YURIDIS BAGI PENYIDIK ANAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN DIVERSI SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MK NO. 110/PUU-X/2012 - Gito Alan Ali (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017)
Gito Alan Ali,Dr.Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum., Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: gitoalanali@gmail.com ABSTRAK Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Implikasi Yuridis Bagi Penyidik Anak Yang Tidak Melaksanakan Diversi. Pilihan tema di latar belakangi dengan sikap penyidik yang jarang melaksanakan diversi ditingkat penyidikan padahal berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut dengan UU SPPA, yang memuat tentang kewajiban bagi penegak hukum untuk melaksanakan Diversi di semua tingkatan. Selain itu juga adanya ketentuan pidana dalam UU SPPA terkait kewajiban pelaksanaan Diversi harus nya bisa lebih mendorong penegak hukum utamanya penyidik anak untuk memenuhi hak anak dalam berhadapan dengan hukum, tetapi kemudian oleh beberapa penegak hukum mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait ketentuan Pidana dalam UU SPPA, yang pada akhirnya MK melalu Putusannya No.110/PUU-X/2012 membatalkan sanksi pidana tersebut hal ini menyisakan tanda tanya, lantas bagaimana dengan kewajiban pelaksanaan diversi oleh UU SPPA. Berdasarkan Hal tersebut, Tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implikasi Yuridis apa yang diperoleh Penyidik Anak yang tidak melaksanakan Diversi. Dengan melakukan penelitian berjenis yuridis normatif dan pendekatan penelitian memalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, penelitian ini menghasilkan dua buah pembahasan yaitu mengenai sejarah UU SPPA, dan yang kedua implikasi bagi penyidik anak yang tidak melaksanakan diversi setelah keluarnya putusan MK no. 110/PUU-X/2012. Kata Kunci: Diversi, Keadilan Restoratif, Penyidik, Anak, Putusan MK, Implikasi Yuridis. ABSTRACT This study discussed the juridical implication for the investigator for children who did not perform diversion.this topic was chosen because many investigators rarely performed diversion in the investigation level while the law number 11 about the judicial system for children, addressed as law of JSC, contains the obligation for law enforcer to perform diversion in all levels. Besides, the provision in law of JSC related to the obligation for performing diversion should have triggered law enforcers especially investigators to fulfill the children’s rights before the law. Yet, some law enforcers proposed to judicial review to the constitutional court related to the provisions contained in the law of JSC. The constitutional court eventually canceled the sanction throught its decree number 110/PUU-X/2012 wich left a question on the obligation of performing diversion as contained in Law of JSC. Thus, this study was intended to analyze the juridical implication for the investigators for children who did not perform diversion. This study employed normative juridical method with statute and conceptual approaches. This study resulted on the discussions of the history of law of JSC and the impilcations for investigators for children who did not perform diversion post the issuance of constitutional decree number 110/PUU-X/2012. Keywords :Diversion, Restorative Justice, Investigator, Children, Constitutional Court decree, juridical implication.