POLITIK HUKUM HAK ATAS TANAH ULAYAT MASYARAKATADAT DALAM UNDANG-UNDANGNOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN - Linda Dewi Rahayu (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017)
Linda Dewi Rahayu,Dr. Rachmad Safa’at S.H., M.Si.,Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang E-mail: lindadewirahayu@gmail.com ABSTRAK Sejarah perkebunan merupakan sejarah kepedihan bangsa Indonesia, khususnya Masyarakat Adat yang di atas tanah ulayatnya terdapat konsesi perkebunan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (UU Perkebunan lama) menguntungkan pengusaha perkebunan dibandingkan Masyarakat Adat. Sehingga Pasal 21 jo. 47 UU Perkebunan lama dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK karena kabur dan tidak sesuai dengan amanat konstitusi dalam putusan Nomor 55/PUU-VIII/2010. Namun eskalasi konflik yang mengakibatkan Masyarakat Adat sebagai korban tidak menurun. Sehingga DPR bersama pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan baru) yang kenyataanya justru mengatur hal yang sama dengan pasal yang telah dibatalkan sebelumnya, maka melalui putusan Nomor 138/PUU-XIII/2015 MK membatalkan pasal-pasal inkonstitusional UU Perkebunan baru. Hukum hadir sebagai pengoreksi suatu keadaan yang kurang ideal menjadi suatu keadaan yang seharusnya dan ideal, maka diperlukan kajian politik hukum UU Perkebunan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibuat secara dogmatik hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan teknik analisis hermeneutika hukum dan interpretasi historis serta sosiologis. Sehingga dapat ditemukan faktor penyebab politik hukum UU Perkebunan yang tidak berkeadilan sosial dan menganalisis suatu konsep ideal politik hukum perkebunan yang berkeadilan sosial. Kata Kunci: Hak Ulayat, Masyarakat Adat, Politik Hukum, UU Perkebunan.  ABSTRACT The history of Plantation in Indonesia has its own negative records of accomplishment,particularly for Indigenous People whose plantation concession are above their Land Rights.Law No. 18 of 2004 on Plantation (the old Plantation law) was more profitable to plantation business while have not been provides the needs of Indigenous People. In verdict No. 55/PUU-VIII/2010 Contitutional Court decided that Law on the old plantation No. 21 jo. 47  does not has its legality since it is not accordance with the constitution’s mandate. In fact, Indigenous People as the victims has undergoneconflict escalation continuosly. Therefore, the Government and Parliament, tried to handle by creatingnew Law No. 39 of 2014 on Plantation (the new plantation law), meanwhile the substances were not different from the old one. Through the verdict No. 138/PUU-XIII-2015, Constitutional Court made decision to invalidated the new Law on Plantation regarding the Art of unconstitutional. Law present as correctors of a less ideal condition into the ideal one.Required political studies of law of  plantations law as basic policy that determines the direction of form and the contents of the law that will be made by the dogmatic law.This study was the normative legalresearch that using statuteand conceptual approach with legal hermeneutical legal analysis  and historical and sociological interpretation in order to reveal the factors causing the politics of law of Plantation Law was not in accordance with social justice, and also seek to analyze an ideal concept for politics of law of Plantation Law which conforms with social justice. Keywords: Ulayat Rights, Indigenous People, Politics of Law, Plantation Law.