KENDALA PEMERINTAH DALAM UPAYA PENERTIBAN TANAH TERLANTAR UNTUK KEPENTINGAN UMUM DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR (STUDI KASUS DI KABUPATEN MOJOKERTO) - Abrian Yusuf Satriya Arganata (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017)
Abrian Yusuf Satria Arganata, Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum., M. Hamidi Masykur, S.H., M.kn.Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang. Abstrak Skripsi ini membahas tentang fenomena adanya tanah terlantar di Kabupaten Mojokerto. Dalam skripsi ini juga menganalisis apa saja upaya hukum yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mojokerto selaku perwakilan pemerintah yang berwenang dalam urusan pertanahan agar tanah terlantar tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Hal ini dilatarbelakangi oleh pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia, baik untuk tempat tinggal maupun pangan papan ataupun sebagai tempat yang menghasilkan guna bagi kepentingan umum. Namun dengan adanya fenomena penelantaran tanah, tanah yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kebaikan bersama menjadi sia-sia dan tidak dapat diambil manfaatnya. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tanah terlantar di Kabupaten Mojokerto? Serta bagaimana upaya hukum yang telah dan akan dilakukan dalam penyelesaian tanah terlantar yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto agar tanah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai kepentingan umum. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, diteruskan dengan menemukan masalah, identifikasi masalah dan yang terakhir untuk penyelesaian masalah. Berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa faktor utama penyebab terjadinya tanah terlantar di Kabupaten Mojokerto adalah masalah dana atau ekonomi. Perusahaan atau investor yang terbukti menelantarkan tanahnya kesulitan dana untuk mengelola tanah tersebut. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh BPN adalah memberikan sanksi sehingga tanah yang terlantar tersebut akan langsung dikuasai oleh negara dan selanjutnya akan di redistribusikan kepada masyarakat yang dianggap lebih mampu dalam memanfaatkan tanah negara bekas tanah terlantar tersebut dengan benar.   Kata Kunci: Tanah Terlantar, Badan Pertanahan Nasional, Kepentingan Umum.  AbstractThis thesis discussed about abandoned land phenomenon in Mojokerto, East Java. This thesis also analize law efforts that have been done and will be done in the future by National Land Authority as the goverment’s representation in the field of land matters so the abandoned land can be used for public benefit. This is motivated by the importance of land for the mankind as the place to grow crops, housing or as the place that can be benefitting for mass public. But, because of the existence of abandoned land, the land that can be used for broad benefit became waste and we cannot take the advantage. Based on that above event, this scientific paper brings in formulation problem below: What factors that boost the phenomenon of abandoned land in Mojokerto? And what efforts that have been done and will be done in the future by National Land Authority so that thus land can be benefits for public mass. The writing of this paper use Juridical empiric method with the meand and purpose of finding facts, followed by finding problems, identification of the problem and the last one is problem solving. Based on the results of the discussion, revealed that the factors behind abandoned land phenomenon in Mojokerto is money. Company that proven to abandoned their land dont have enough funds to manage the land. Thus resulted in abandoning their property. On the other hand National Land Authority on their efforts to policing abandoned land that occurs in their territory refer to Government Regulation No 11 Year 2010 about Policing and Utilizing Abandoned Land. If the company proved to deliberately abandon their land, National Land Authority will give them strict sanctions by possessing the abandoned land and those land will be redistribute to public who considered to be able to utilize the land properly. Keywords: Abandoned Land, National Land Authority, Public Benefit.