KESESUAIAN PENGATURAN SYARAT PROSEDURAL MOGOK KERJA DENGAN PRINSIP KEADILAN - Abilowo Pratama (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017)
Abilowo Pratama, Ratih Dheviana Puru HT, S.H., LL.M. pratama.abilowo@yahoo.com ABSTRAK Penelitian ini menganalisis permasalahan mengenai kesesuaian pengaturan syarat prosedural mogok kerja dengan prinsip keadilan. UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Pengaturan syarat prosedural mogok kerja dalam Pasal 140 UUKtelah membatasi hak mogok yang telah diberikan, karena UUK tidak lagi melihat mogok kerja dari apa yang menjadi penyebab mogok, melainkan dilhat dari pemenuhan syarat prosedural. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Statue Aprroach dengan sumber bahan hukum UU No.13 Tahun 2003 serta KepMen No.232 Tahun 2003 dan Case Aproach dengan sumber bahan hukum kasus mogok kerja dalam Putusan MA No.75K/PDT.SUS-PHI/2011 dan Putusan MA No.58/PDT.SUS-PHI2015. Analisis bahan hukum menggunakan interpretasi gramatikal.Mogok kerja tidak akan menjadi sah apabila tidak memenuhi syarat prosedural yang telah diatur oleh Pasal 140 meskipun syarat gagalnya perundingan telah terpenuhi. Syarat prosedural mogok kerja tersebut telah memberikan celah bagi pihak pengusaha untuk menuntut balik para pekerja yang melakukan mogok dengan alasan tidak memenuhi syarat prosedural mogok kerja. Pengaturan dalam Pasal 140 ayat (1) UUK tidak sesuai dengan prinsip keadilan, dengan ini pekerja harus menunggu lama untuk menuntut hak-hak normatif mereka yang tidak diberikan. Kata Kunci: Mogok Kerja, Gagal Perundingan, Syarat Prosedural, Prinsip KeadilanÂ ABSTRACT This study analyzed the issue on conformity of the arrangement of requirement for procedures of strike with the principle of justice. Law no. 13 year 2003 about Employment states that strike as the basic right of workers is done legally, orderly and peacefuly due to the failure of negotiation. The arrangement of procedures for strike in article 140 of Employment Law has limited the right of strike granted because Law of Employment no longer perceives strike from its cause but the fulfillment of procedural requirements. This study employed normative juridical method using statute with legal resources such as Law no. 13 year 2003 an Minister Regulation no.232 year 2003, nd case approach using legal materials such as the case of strike in the decree of Supreme Court no.75K/PDT.SUS-PHI/2011 and Supreme Courtâ€™s Decree no. 58/PDT.SUS-PHI/2015. The legal materials were analyzed grammatically. Strike will become illegal if it does not meet the procedural requirement regulated in article 140 een though the requirement for the failure of negotiation has been met. The procedural requirement for strike has given opportunity for businessmen to sue workers commiting strike with the reason of the failure of meeting the procedural requirement for strike. The arrangement in article 140 paragraph(!) of Employment Law is not in accordance with principle of justice so workers have to wait longer to claim their normative rights that are not given. Keywords: strike, failure in negotiation, procedural requirement, principle of justice