PENGGUNAAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PASAR PASAL 60 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (Studi di Bidang Pusat Pasar Rakyat di Dinas Perdagangan Kota Malang) - Arifin Anwar (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017)
Arifin Anwar, Herlin Wijayati,SH.,MH., Lutfi Efendi, SH.,M.hum. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya papinpapin12@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan tanda bukti retribusi pasar dalam pasal 60 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Studi di Dinas Pasar dan Pasar Besar Kota malang). Dalam pasal 60 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum menjelaskan mengenai bukti pembayaran retribusi berupa karcis dan pencatatannya dalam buku penerimaan retribusi. Peraturan ini dibuat untuk mengatur pelaksanaan retribusi dipasar agar dalam pelaksanaannya tidak melakukan penarikan retribusi yang merugikan pedagang di pasar besar Kota Malang. Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data mengenai penggunaan tanda bukti retribusi pasar dalam pasal 60 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa penggunaan tanda bukti retribusi pasar dalam pasal 60 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum tidak terlaksana dengan baik karena terhambat beberapa faktor yaitu tidak adanya sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran, masih kurang terbukanya dari UPT Pasar Besar terhadap pedagang, kurangnya pemahaman pedagang akan pentingnya bukti pembayaran retribusi berupa karcis, serta sudah membudayanya penarikan retribusi tanpa pemberian karcis sebagai bukti pembayaran retribusi. Maka dari itu pelaksanaan dalam pasal 60 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum belum dapat berjalan sesuai yang diharapkan.Kata kunci : Pelaksanaan pasal, Penggunaan tanda bukti pembayaran, Retribusi jasa umumÂ ABSTRACT This study aims to find out how the use of market retribution evidence in article 60 of Malang City Local Regulation No. 3 of 2015 on Public Service Levies (Study in Market and Market Office of Malang). In article 60 of Malang City Regulation Number 3 Year 2015 regarding Public Service Levy explain about the proof of payment of retribution in the form of ticket and recording in book of receipt of retribution. This regulation was made to regulate the implementation of levies in the market so that in its implementation did not make the withdrawal of levies that harm the traders in the big market of Malang City. As for this type of research is a kind of juridical empirical research with sociological juridical approach method conducted by direct research to obtain data on the use of market retribution evidence in article 60 of Malang City Local Regulation No. 3 of 2015 on Public Service Levies. In this research, it can be seen that the use of market retribution proof in article 60 of Malang City Local Regulation No. 3 of 2015 on Public Service Levy is not executed properly because it is hampered by several factors namely the absence of sanction given in case of violation, still less open from UPT Pasar Large to traders, the lack of traders' understanding of the importance of proof of payment of retribution in the form of tickets, as well as already membudayanya withdrawal of retribution without the award of a ticket as proof of payment of retribution. Therefore, the implementation in Article 60 of Regional Regulation of Malang City No. 3 of 2015 on Public Service Levy has not been able to run as expected. Keywords: Implementation of the article, Use of payment receipt, General Service Levy Â