IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PENUNTUTAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( Studi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang) - Fredi Wahyu Putra Adhyaksa (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017)
Fredi Wahyu Putra Adhyaksa Email : frediaksa@gmail.com ABSTRAK Fredi Wahyu Putra Adhyaksa, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, October 2017, IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PENUNTUTAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA  ( Studi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang), Dr. Ismail Navianto, SH. M.H ; Ardi Ferdian, SH. M.Kn. Pada skripsi kali ini penulis mengangkat permasalahan implemtasi penerapan tuntutan rehabilitasi sesuai pasal 54 Undang- Undang uno 35 tahun 2009 tentang narkotika oleh jaksa penuntut umum. Proses hukum rehabilitasi yang sudah diatur didalam undang undang republik indonesia masih jarang di implementasikan oleh jaksa sebagai penuntut umum untuk menuntut korban penyalahguna narkotika dan juga pecandu narkotika.  Berdasarkan hal diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah (1) Bagaimana implementasi pasal 54 Undang undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap tuntutan oleh jaksa penuntut umum terhadap pengguna narkotika? (2) Bagaimana kendala jaksa penuntut umum dalam melakukan tuntutan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika  ? Kemudian penulis menggunakan metode penulisan berupa pendekatan yuridis sosiologis yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data langsung kepada narasumber yang bersangkutan yaitu jaksa penuntut umum.  Jenis data yang dperoleh dari penulisan skripsi ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu pemecahan masalah diteliti dengan cara menjelaskan data-data yang ada yang telah diperoleh melalui studi lapangan. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa jaksa penuntut umum dapat melakukan tuntutan rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika. Sedangkan kendala yang dialami dalam menuntut rehabilitasi adalah kurangnya fasilitas rehabilitasi disetiap daerah. Apabila dipaksakan akan mengakibatkan mahalnya biaya yang dibebankan dalam melaksanakan eksekusi. Kata kunci : implementasi, rehabilitasi, tuntutan, narkotika ABSTRACT Fredi Wahyu Putra Adhyaksa, Criminal Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya Malang, October 2017, THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 54 OF LAW NUMBER 35 YEAR 2009 ABOUT NARCOTICS ON THE  PROSECUTION OF NARCOTICS CRIMINAL ACT (A Study in State Prosecutor of Semarang). Ismail Navianto, SH. M.H; Ardi Ferdian, SH. M.Kn. This  undergraduate thesis discussed the implementation of rehabilitatition prosecution as the cortained in article 54 of Law number 35 year 2009 on narcotics by the public prosecutor.  The rehabilitation process that has been regulated in Republic Indonesian’s law is still rarely implemeneted by prosecutors to prosecute victims of narcotics abiuse and also narcotics addicts. Thus, the research problems formulated in this study were (1) How is the implemetation of article 54 of Law No 35 year 2009 on Narcotics against prosecution by public prsecutors against narcotics user ? (2) What are the obstacles ecountered by public prosecutors in making rehabilitation demands on narcotics users? This study employed sociological juridical approach which was the approach done by colleting data directly tho the relevant source who has the prosecutor general. The data in this study was obtained from primary data and secondary data collected from interviews and library research used data analytical method from descriptive qualitative which was resolving the problems by explaning the exiting data gathered through field study. The results of the study indicate that the public prosecutor can make rehabilitation demands to victims of narcotics abuse and drug addicts. The obscles experiended in demanding rehabilitation is the lack of rehabilitation facilities in each region. If it forced to be conducted, it charges high cos for the excecution. Keywords: implementation, rehabilitation, prosecution, narcotics