KESESUAIAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN SERTA MENOLAK PERMOHONAN ITSBAT NIKAH BAGI PERKAWINAN POLIGAMI - Tamara Nizar (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017)
Tamara Nizar, Warkum Sumitro, SH.,MH , Fitri Hidayat, SH.,MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Nizartamara@gmail.com  ABSTRAK Adanya kasus yang terjadi di masyarakat dalam melangsungkan perkawinan poligaminya tanpa mengindahkan aturan poligami dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian para pihak tersebut mengajukan permohonan itsbat nikah bagi perkawinan poligami ke Pengadilan Agama agar dapat disahkan perkawinannya dimata hukum dan mendapat Akta Nikah, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan-alasan dapat mengajukan itsbat nikah. Terdapat adanya perbedaan dasar pertimbangan hakim mengenai perkara itsbat nikah poligami ini. Sebagaimana pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr dalam memberikan pertimbangannya hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah poligami, lain halnya pada Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 0164/Pdt.G/2013/PA.Prob, yang mana hakim menolak permohonan itsbat nikah poligami tersebut. Dalam penyusunan penelitian hukum ini, peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr yang mengabulkan permohonan itsbat nikah poligami hakim dalam memberikan pertimbangannya tersebut tidak sesuai dengan aturan poligami dan itsbat nikah yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Pada putusan lain yaitu Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 0164/Pdt.G/2013/PA.Prob yang menolak permohonan itsbat nikah poligami, hakim dalam memberikan pertimbangannya telah sesuai dengan aturan poligami dan itsbat nikah yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Kata Kunci : dasar pertimbangan hakim, itsbat nikah, perkawinan poligami ABSTRACT There have been many cases of polygamy in society which violate the regulation of polygamy stipulated in article 4 paragraph (1) of Marriage Law jo. Article 56 of Islamic Law Compilation. The people ivolved in that marriage proposed marriage’s itsbat for polygamy marriage to the Religious Court for the legalization of the marriage and obtain marriage certificate. However, this was againsts the article 7 paragraph (3) of Islamic Law Compilation in terms of the reasons for the proposal of marriage’s itsbat. There are differences on the basis for judges’ consideration in the cases of polygamy. The decree of Mataram’s Religious High Court number 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr granted the proposal of polygamy marriage’s itsbat. Meanwhile, the decree of Religious Court of Probolinggo number 0164/Pdt.G/2013/PA. Prob rejected the proposal for polygamy marriage’s itsbat. This study used normatif juridical method with statute and case approaches. The results of the study show that the basic consideration for the Decree of Mataram’s Religious High Court number 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr to grant the proposal for polygamy marriage’s itsbat is not in accordance with the applicable regulation of polygamy and marriage itsbat as contained in article 4 paragraph (1) of Marriage Law jo. Article 56 of Islamic Law Compilation and article 7 paragraph (3) of Islamic Law Compilation. The basic consideration used in the decision of Probolinggo’s Religious Court number 0164/Pdt.G/2013/PA. Prob which refused the polygamy marriage’s itsbat was in accordance with article 4 paragraph (1) of Marriage Law jo article 56 of Islamic Law Compilation and article 7 paragraph (3) of Islamic Law Compilation. Keywords: ratio decidendi, marriage’s itsbat, polygamy marriage