PERUMUSAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA TERHADAP SATWA LANGKA YANG DILINDUNGI DALAM PUTUSAN PEGADILAN - Wahyu Eka Purnama (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017)
Wahyu Eka Purnama, Prof Dr. I Nyoman Nurjaya, SH.,MH., Dr. Lucky Endrawaty, SH., MH., Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Wahyuhtml@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan unsur-unsur tindak pidana terhadap satwa langka yang dilindungi dalam Putusan Pengadilan Negeri Sangata Nomor : 59/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sgt dan Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor : 45/Pid.B/2016/Agm. Dari kedua putusan tersebut Pasal yang digunakan adalah pasal 21 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dari ke dua putusan tersebut adanya perbedaan terkait pemberian sanksi pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa yang kedua yaitu dimana unsur-unsur dalam putusan kasus tindak pidana terhadap satwa langka yang dilindungi tidak terpenuhi sehingga menimbulkan isu hukum baru yang mengakibatkan perbedaan pemidanaan. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu Mengapa hakim dalam putusannya menerapkan Pasal 21 Undang-Undang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya terkait tindak pidana terhadap satwa langka yang dilindungi tidak mencerminkan keadilan. Bagaimana seharusnya hakim menerapkan pasal tindak pidana terhadap satwa langka yang dilindungi yang selaras dengan tujuan hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa padaÂ  Putusan Pengadilan Negeri Sangata Nomor: 59/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sgt adanya indikasi bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa terdapat unsur turut serta melakukan yaitu pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang ke dua yaitu dalam hal penjatuhan sanksi pidana yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Sangata Nomor : 59/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sgt pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan sedangkan Putusan Pengadilan NegeriArgamakmur Nomor :45/Pid.B/2016/PN.Agm pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Kata Kunci: Perumusan Tindak Pidana, Satwa langka, Putusan Pengadilan.Â ABSTRACT This study aims to analyze and describe elements of criminal acts against protected endangered species in Sangata District Court Decision Number 59 / Pid.Sus-LH / 2016 / PN.Sgt and Decision of Argamakmur District Court Number: 45 / Pid.B / 2016 / Agm. From these two decisions, the article used is Article 21 of Law No. 5 of 1990 on the Conservation of Biological Resources and Ecosystem, from the two decisions there is a difference related to the imposition of criminal sanction imposed by the judge to the second defendant, where the elements in the decision of a criminal case against protected endangered species has not been fulfilled, causing a new legal issue which resulted in differences of punishment.Based on this matter, this thesis raised two problem formulation, that is why judges in its decision apply Article 21 of Act of Conservation of Natural Resources And Ecosystem related to criminal acts against protected endangered species do not reflect justice. How should the judges apply articles of crime against protected endangered species that are in harmony with the purpose of law. Based on the results of this study it can be seen that the Sangata District Court Decision Number: 59 / Pid.Sus-LH / 2016 / PN.Sgt there is indication that the crime committed by the defendant there is an element of participating, namely article 55 paragraph (1) the second is in the case of the imposition of criminal sanctions that is the Sangata District Court Decision Number: 59 / Pid.Sus-LH / 2016 / PN.Sgt the imprisonment is imprisonment respectively for 4 (four) months while the District Court Decision Number Argamakmur Number : 45 / Pid.B / 2016 / PN.Agm imprisonment for 4 (four) years.Keyword: Formulation of Criminal Acts, Endangered Animals, Court Decisions.Â